comscore

Kementan Diminta Hati-hati Merancang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Husen Miftahudin - 19 Mei 2022 13:54 WIB
Kementan Diminta Hati-hati Merancang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
Ilustrasi produk impor hortikultura. Foto: dok MI/USMAN ISKANDAR.
Jakarta: Pengamat hukum Rizky Ihsan berharap Kementerian Pertanian (Kementan) berhati-hati dalam merancang pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Bila tidak hati-hati dikhawatirkan memunculkan dua masalah dari segi internal terhadap Rancangan Permentan (Rapermentan) tersebut, yakni soal esensi pengawasan RIPH dan soal aturan memasukkan RIPH dalam aturan karantina.

Salah satu ketentuan dalam rancangan regulasi mengenai karantina yang dimaksud adalah keharusan menyertakan surat RIPH. Pasalnya, antara RIPH dan karantina adalah dua ranah yang berbeda.
"Pertama, soal namanya, yaitu pengawasan RIPH. Selama ini RIPH adalah instrumen untuk mengatur importasi produk hortikultura dengan tujuan agar produk dalam negeri terlindungi dari serbuan produk impor. Ini kan kalau kita jujur adalah semacam trade barrier non tariff. Nah, dalam UU Cipta Kerja tidak ada lagi aturan penggunaan RIPH lagi sebagai syarat untuk impor. Di Permendag 20/2021 juga disebut demikian. Jadi apanya yang mau diawasi?" kata Rizky dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Mei 2022.

Menurutnya, pengawasan dilakukan ketika sesuatu itu digunakan dalam praktik sebuah tindakan atau kegiatan hukum. RIPH adalah rekomendasi teknis yang dulu dimasukkan sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag.

Berdasarkan aturan baru, jelasnya, tidak ada lagi syarat RIPH tersebut. Jadi, tegas Rizky, penamaan Rapermentan soal pengawasan RIPH itu patut dipertanyakan.

Masalah kedua adalah ketentuan karantina yang memasukkan RIPH sebagai syarat pemeriksaan. "Original intens keduanya berbeda. Ini penting sebagai bentuk tertib perundang-undangan agar aturan yang baru tidak membuat kerumitan baru yang menyusahkan masyarakat," paparnya.

Di satu sisi, RIPH adalah ketentuan yang ditujukan untuk menjaga neraca komoditas hortikultura sehingga produk dalam negeri terlindungi ketika harus bersaing dengan produk impor.

Sedangkan aturan karantina bertujuan untuk melindungi kemungkinan masuknya suatu zat, mikroorganisme, penyakit yang bisa membahayakan baik terhadap manusia maupun flora dan fauna yang ada di Indonesia. "Jadi keduanya punya ranah yang sangat berbeda," jelas dia.

Karena itu Rizky menilai tidak beralasan kalau aturan kekarantinaan ada keharusan menyertakan RIPH. Beberapa pihak juga menduga adanya keengganan dari Kementan untuk menghilangkan sepenuhnya RIPH.

Sejak diterbitkan aturan baru tentang importasi, Kementan terus berusaha mencari jalan agar RIPH tetap digunakan. Beberapa waktu yang lalu, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan tetap meminta kesediaan para importir untuk menandatangani bahan evaluasi terkait RIPH.

Menurut Barantan, mereka akan mencatat importir apakah memiliki atau tidak memiliki RIPH hanya sebagai bahan evaluasi untuk Direktorat Jenderal Teknis penerbit RIPH, Satgas Pangan, Kemendag sebagai penerbit SPI, Kemenko Perekonomian, dan kementerian/lembaga lain yang membutuhkan.

"Banyak pihak khawatir tentang soal bahwa meskipun disebut ketentuan RIPH hanya sebagai bahan evaluasi tetapi praktiknya tetap akan membuka kemungkinan bagi tidak lolosnya produk hortikultura impor dari karantina. Perkembangan terbaru menyebut bahwa keharusan menyertakan RIPH itu akan dibakukan dalam Permentan sebagai syarat karantina," pungkas Rizky.


(HUS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id