Penutupan Investasi Minuman Beralkohol Dinilai Kurang Tepat

    Annisa ayu artanti - 13 Juni 2021 13:27 WIB
    Penutupan Investasi Minuman Beralkohol Dinilai Kurang Tepat
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang mencabut bidang usaha minuman beralkohol (minol) dari daftar investasi positif dinilai kurang tepat.

    Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan demikian lantaran sudah ada berbagai aturan di pusat maupun di daerah yang membatasi konsumsi maupun peredarannya.

     



    "CIPS merasa kurang tepat jika pemerintah beranggapan bahwa aturan investasi minuman beralkohol yang semula masuk ke daftar positif investasi serta merta melonggarkan pembatasan konsumsi maupun distribusi minuman beralkohol," kata Pingkan dalam keterangan tertulis, Minggu, 13 Juni 2021.

    Ia menjelaskan, pembatasan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol beserta perubahan-perubahannya, termasuk Permendag Nomor 25 Tahun 2019.

    Selain itu, ia juga menegaskan, pada tingkat daerah juga ada kebijakan yang diambil oleh masing-masing kepala daerah berkenaan dengan cakupan pembatasannya,

    Lebih lanjut, Pingkan menuturkan, berdasarkan pantauan CIPS alasan pemerintah memutuskan kebijakan tersebut adalah lantaran adanya pihak yang kontra terhadap kebijakan pembukaan investasi bagi minuman beralkohol.

    Mereka kebanyakan berlandaskan pada asas moralitas dan ketentuan hukum agama yang melarang konsumsi minuman beralkohol lantaran dianggap haram.

    "Padahal, Perpres (Nomor 10 tahun 2021) ini mengatur mengenai investasi bagi produksi minuman beralkohol utamanya di daerah-daerah yang memang memiliki potensi untuk mengembangkan minuman tradisional yang mereka miliki seperti di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT,) dan Bali,” ujar Pingkan

    Menurutnya, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dari keputusan yang diambil sebelum suatu aturan itu dikeluarkan.

    Pemerintah perlu dengan seksama mempertimbangkan banyak aspek dalam mengambil keputusan dan mengkomunikasikannya dengan transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

    Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa minuman beralkohol merupakan komoditas yang sensitif bagi negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id