Pengetatan PSBB Dinilai Hambat Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek

    Hilda Julaika - 13 September 2020 19:13 WIB
    Pengetatan PSBB Dinilai Hambat Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek
    Ilustrasi. Foto: Dok.MI
    Jakarta: Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) M. Rifki Fadilah mengatakan kebijakan PSBB Jilid II akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek yang akan terhambat.

    Hal ini disebabkan semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. Oleh sebab itu, dirinya menekankan pemerintah harus memiliki target jelas mengenai kebijakan PSBB Jilid II.

    Menurutnya, Pemerintah DKI Jakarta perlu memiliki target signifikan penurunan kasus aktif covid-19 dalam dua pekan. Misalnya memastikan adanya 20-30 persen penurunan kasus aktif. Baru dikatakan PSBB total ini efektivitasnya terukur.

    "PSBB Jilid II tentu membawa konsekuensi yang tidak mudah bagi perekonomian, terlebih DKI Jakarta menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jika aktivitas terlalu lama dipaksa berhenti tanpa adanya kejelasan kapan berakhirnya, maka kebijakan PSBB Jilid II bisa menjadi semakin counterproductive terhadap perekonomian," kata Rifki saat dihubungi Minggu, 13 September 2020.

    Rifki juga menekankan kebijakan PSBB akan bias kepada kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki pilihan lain. Selain melakukan aktivitas seperti bekerja atau berjualan di pasar untuk mendapatkan penghasilan.

    "Kebijakan PSBB total memaksa semua orang beraktivitas dari dan di rumah. Maka, para pelaku bisnis, pekerja, maupun pihak terkait lainnya akan kehilangan biaya peluang/opportunity cost yang mereka dapatkan jika bekerja/beraktivitas di luar rumah. Jika terlalu lama PSBB, masyarakat akan jenuh dan malah akan menjadi tidak patuh. Hasilnya, PSBB akan memberikan pengaruh yang nihil untuk menurunkan kasus covid-19 dan justru memberatkan perekonomian," paparnya.

    Dirinya mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal mencapai target, maka harus mencari strategi lain untuk meredam kenaikan angka kasus aktif covid-19 di wilayah DKI Jakarta tanpa melakukan pengetatan PSBB karena terbukti tidak efektif.

    "Jika pemerintah daerah gagal mencapai target ini, maka harus mencari alternatif kebijakan yang lain. Misalnya, melakukan kebijakan karantina wilayah secara mikro, khususnya di daerah yang penambahan kasus aktifnya masih tinggi. Dengan demikian, wilayah lain yang sudah mengalami penurunan kasus aktif dapat beradaptasi dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dengan demikian, kondisi ini akan mendukung kegiatan perekonomian berjalan kembali," jelas Rifki.

    Hal ini juga akan menjadi dorongan kepada masyarakat dan juga pemerintah pada level kotamadya seperti wali kota hingga tataran kecamatan-kelurahan untuk ikut andil dalam menurunkan angka penyebaran covid-19.

    "Ini akan menjadi faktor the nudges/dorongan bagi masyarakat dan pemerintah tingkat kota untuk benar-benar bekerja sama untuk menurunkan angka kasus aktif di DKI Jakarta. Jika wilayah lain bisa, mengapa di wilayah mereka tidak bisa? Dengan demikian, kesadaran dan pengendalian diri dari masyarakat juga akan tumbuh untuk mematuhi protokol kesehatan," pungkasnya.

    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id