Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Jual Beli Nikel ke Smelter

    Suci Sedya Utami - 20 Juli 2020 18:15 WIB
    Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Jual Beli Nikel ke <i>Smelter</i>
    Ilustrasi smelter. Foto: AFP
    Jakarta: Pemerintah bakal membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi implementasi Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020 terkait tata niaga bijih nikel dalam negeri.

    Aturan anyar tersebut merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara penetapan harga patokan mineral logam dan harga patokan batu bara. Nantinya, satgas tersebut akan mengawasi transaksi jual beli bijih nikel antara penambang dan pihak smelter.

    Melalui Permen ESDM tersebut, Pemerintah bermaksud mendorong tumbuhnya pasar nikel domestik dan memastikan penjualan bijih nikel dapat sesuai dengan harga pasar, sehingga pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi, khususnya untuk komoditas nikel dapat melakukan penjualan sesuai dengan harga patokan mineral (HPM).

    Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan saat ini pembentukan satgas masih dirumuskan dan akan diisi oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). Satgas diharapkan dapat langsung bekerja bulan depan.

    "Kami sudah minta anggota dari BKPM, BKPM sudah menyampaikannya. Kita menunggu anggota dari Kementerian Perindustrian, belum menyampaikan pada kita," kata Yunus di Jakarta, Senin, 20 Juli 2020.

    Menurut Yunus, satgas tersebut akan mengawasi transaksi jual beli bijih nikel sesuai HPM. Apabila ada yang melanggar, maka akan ada pihak yang dikenakan sanksi. Namun, satgas akan terlebih dahulu memberikan peringatan sebanyak tiga kali.

    Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka sanksinya adalah pencabutan izin. Oleh karenanya peran Kementerian Perindustrian sangat diperlukan sebab berkaitan dengan kewenangan perizinan bentuk izin usaha industri (IUI) bagi smelter.

    "Kalau dia IUI maka yang memberikan sanksi adalah Kemenperin. Satgas ini tugasnya adalah mengevaluasi terkait dengan implementasi ini. Satgas ini cukup melaporkan kepada kementerian. Kemudian nanti kementerian yang akan memberikan surat peringatan dan sanksi. Satgas tugasnya kerja, mengevaluasi, melihat sejauh mana implementasinya," jelas dia.

    Lebih lanjut ia mengatakan harga bijih nikel yang mengacu pada HPM pasti di atas Harga Pokok Produksi (HPP) dari penambang. Sehingga, tetap memberikan margin keuntungan bagi penambang maupun pengusaha smelter.

    Yunus memberikan gambaran, HPP nikel rata-rata berkisar di angka USD20-USD22 per ton. Dengan harga rata-rata bijih di level USD28-USD30 per ton, penambang masih memiliki margin profit sekitar 34 persen, sedangkan untuk smelter sekitar 33 persen.

    "Ini sudah mempertimbangkan kedua belah pihak, baik penambang maupun smelter. Itu artinya (harga nikel domestik mengacu pada HPM) sudah ada di posisi yang tengah," pungkas dia.  
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id