Penaikan Iuran BPJS Tambah Beban Masyarakat

    Husen Miftahudin - 14 Mei 2020 15:39 WIB
    Penaikan Iuran BPJS Tambah Beban Masyarakat
    , Wakil Sekjen Partai Demokrat Ingrid Kansil. Foto : Medcom.
    Jakarta: Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lewat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut mulai berlaku 1 Juli 2020.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen Partai Demokrat Ingrid Kansil menilai pemerintah salah langkah. Sebab di tengah wabah pandemi covid-19 daya beli masyarakat anjlok, bahkan banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    "Dalam situasi pandemi saat ini pemerintah seharusnya dapat meningkatkan bantuan kesehatan untuk rakyat. Khususnya bagi yang terdampak covid-19 yang telah memiliki  payung hukum Perppu 1 Tahun 2020," ujar Ingrid dalam keterangannya kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

    Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru menambah beban rakyat. Terlebih bagi peserta mandiri yang mayoritasnya adalah masyarakat menengah ke bawah dan paling rentan terhadap dampak ekonomi selama masa pandemi ini.

    Dia bilang, penaikan iuran BPJS Kesehatan juga bertentangan dengan prinsip sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal DPR sebelumnya telah menyetujui dan mensahkan Perppu 1/2020 menjadi Undang-Undang untuk mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan dalam menangani pandemi covid-19.

    "Justru itu pemerintah menerbitkan perppu, tapi kenyataannya kini rakyat yang dibebani lagi," ketusnya.

    Ingrid berharap pemerintah tidak menambah beban kepada masyarakat di masa pandemi covid-19. Pasalnya, covid-19 berdampak pada ekonomi yang hampir menyeluruh di semua tingkatan ekonomi atas, menengah, dan bawah.

    "Untuk itu disampaikan kepada pemerintah agar rakyat jangan lagi dibebankan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah kesulitan ekonomi saat ini dan minta agar Perpres 64/2020 tentang kenaikan iuran BPJS dicabut atau dibatalkan," tegas Ingrid.

    Mengutip isi Perpres 64/2020, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II akan mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020. Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan, sementara iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.

    Sementara itu, kelas III akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulannya. 



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id