Legislator Apresiasi Upaya Penindakan Mafia Tanah

    Angga Bratadharma - 16 Juni 2021 10:36 WIB
    Legislator Apresiasi Upaya Penindakan Mafia Tanah
    Gedung Parlemen. FOTO: MI/SUSANTO



    Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas respons cepat dalam melakukan penindakan mafia tanah di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Tengah. Upaya tersebut diharapkan memberi efek positif terhadap iklim bisnis dan investasi di Tanah Air.

    "Program presisi terus mendapatkan simpati masyarakat karena dalam tugas mengayomi dan melindungi semakin semakin profesional. Kepercayaan semakin tinggi terhadap institusi kepolisian," kata Santoso, dilansir dari keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Juni 2021.

     



    Menurut Santoso kasus mafia tanah di Indonesia sudah seharusnya diberantas agar tidak berkembang dan merugikan masyarakat yang memang pemilik sah tanah-tanah tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Jawa Tengah yang memakan korban sebanyak 15 orang dengan kerugian mencapai hingga Rp95 miliar.

    "Sepanjang zaman soal mafia tanah, kasus Jawa Tengah termasuk kasus mafia tanah terbesar dan terorganisir, sehingga pelaku hingga saat ini masih melanggang dan bebas dari jeratan hukum," jelas Santoso.

    Santoso tak menampik persoalan mafia tanah mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi dan masyarakat luas, yang kemudian segera membentuk Satgas Anti Mafia Tanah dan langsung bekerja cepat mengusut kejahatan terorganisir tersebut.

    "Bukti konkret mafia tanah yang terjadi di Semarang, Salatiga, Yogyakarta, dan Kudus. Kami mengapresiasi Program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," tuturnya.

    Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memperingatkan agar masyarakat tidak sembarang memberikan sertifikat kepada orang yang mengaku sebagai pembeli tanah atau bangunan yang dimiliki. Hal itu penting guna menghindari aksi penipuan yang berkaitan dengan tanah.
     
    "Jangan pernah kasihkan sertifikat kalau Anda tidak yakin dengan siapa. Kalau mengecek ke BPN, sebaiknya ditemani. Sertifikat itu dilepas kemudian ada orang yang memalsukan macam-macam," kata Sofyan Djalil.
     
    Sofyan mengemukakan hal tersebut terkait dengan kasus pencurian dan penggelapan sertifikat tanah milik ibunda Dino Patti Djalal yang dilakukan oleh sindikat mafia tanah. Pelaku mafia tanah melakukan perubahan nama sertifikat (balik nama) milik ibunda Dino. Atas dasar itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati.
     
    Terkait kasus penggelapan sertifikat tanah ini, Sofyan menilai semua persyaratan administrasi jual-beli tanah telah terpenuhi, yakni adanya Akta Jual Beli (AJB), hingga pengecekan sertifikat di Kantor BPN. Adapun modus yang dilakukan pelaku mafia tanah ini dengan KTP palsu berupa KTP nonelektronik. Pelaku juga mengganti foto dan nomor NIK.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id