Ini Lho Permintaan Pengusaha terhadap Kebijakan PPKM

    Husen Miftahudin - 18 Januari 2021 21:40 WIB
    Ini <i>Lho</i> Permintaan Pengusaha terhadap Kebijakan PPKM
    Ilustrasi pusat perbelanjaan. Foto: dok MI/Bary Fathahillah.


    Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak bagi ekosistem ritel yang terdiri dari berbagai sektor dari hilir ke hulu. Mulai dari industri, produsen, hingga jutaan UMKM yang menjadi supplier maupun binaan ritel, vendor, pergudangan, logistik, pusat perbelanjaan, pariwisata, dan lainnya.

    Padahal, sebutnya, sektor ritel merupakan lokomotif dalam ekosistem perekonomian nasional. Apabila sektor ritel terdampak, maka ekosistem perekonomian di dalamnya juga akan terdampak.




    "Melalui Apindo sebagai koordinator lintas asosiasi, kami kembali memberikan usulan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Komite Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional," ucap Hariyadi dalam konferensi pers bersama secara virtual, Senin, 18 Januari 2021.

    Adapun poin usulan para pelaku usaha kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah, pertama, memberikan kelonggaran kepada mal, ritel, hotel, dan restoran yang telah menerapkan protokol kesehatan agar boleh tetap beroperasi sampai pukul 21.00 dengan kapasitas dine in maksimal 50 persen.

    Kedua, jika ada kebijakan PPKM yang merugikan pengusaha khususnya sektor riil, sebaiknya pemerintah membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) tenaga kerja yang dipekerjakan secara penuh dan memberikan bantuan dana hibah untuk mengurangi kerugian pengusaha restoran, hotel, ritel, dan mal.

    "Dalam hal ini, penyalurannya dari pemerintah melalui perusahaan. Sehingga kami bisa membantu memantau karyawan-karyawan kami yang mendapat bantuan dana tersebut. Hal ini seperti di Singapura," tuturnya.

    Ketiga, setiap menerbitkan kebijakan, pemerintah harus mengajak asosiasi-asosiasi untuk bertemu dan membahas kebijakan penanggulangan penyakit covid-19 secara bersama. Keempat, semua pengusaha mal, hotel, restoran, ritel, dan penyewa tetap harus menerapkan protokol kesehatan berkoordinasi dengan pemda setempat.

    Kelima, pengusaha yang telah merestrukturisasi kredit karena terdampak pandemi tetap bisa mengajukan atau mendapatkan modal kerja tambahan baik dari dana hibah pemerintah atau dari dana perbankan.

    Keenam, kebijakan PPKM yang diberlakukan pada 11-25 Januari 2021 diminta tidak diperpanjang kembali dengan pertimbangan mal, tenant, dan toko ritel modern sudah menerapkan protokol kesehatan ketat sehingga bukan merupakan klaster penyebaran covid-19.

    "Lalu, tenant harus di-support biaya sewa dan service charge-nya agar tetap bisa membuka usahanya dan berkontribusi di sektor konsumsi," beber Hariyadi.

    Kedelapan, pengusaha mal, ritel, dan tenant perlu mendapatkan sejumlah fleksibilitas terkait pajak berupa penghapusan atau pengurangan pembayaran pajak oleh pemda adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, PBB.

    Sementara pajak yang dipungut pemerintah pusat berupa penghapusan atau pengurangan pembayaran berbagai jenis pajak termasuk PPN untuk penagihan listrik, pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh Sewa. Dalam hal ini, Hariyadi meminta agar PPh Sewa para pemilik mal, peritel, dan tenant dikurangi atau dibebaskan.

    Kesembilan, melanjutkan pemberian bantuan sosial bagi karyawan yang mendapatkan gaji di bawah Rp5 juta. Sebab karyawan di level ini merupakan yang paling banyak jumlahnya dan akan lebih dulu terkena dampaknya bila ada penutupan usaha. Subsidi pemerintah ke karyawan melalui BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk pengurangan gaji dari perusahaan ke karyawannya.

    Kesepuluh, bila usaha di dalam pusat perbelanjaan tersebut bisa tetap berjalan, maka akan memberikan multiplier effect ke perekonomian di sekitarnya seperti warung makan, transportasi, parkir, kos-kosan atau kontrak rumah, dan sebagainya.

    "Pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara penanganan kesehatan dengan kepastian dan kenyamanan berusaha dalam menanggulangi pandemi ini, tidak hanya melulu memikirkan masalah kesehatan atau melulu memikirkan pertumbuhan ekonomi saja. Keduanya perlu ditangani secara bersama dan berimbang sehingga pandemi dapat terkontrol dan ekonomi tetap bertumbuh," tegas Hariyadi.

    Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan bahwa sejak awal pandemi covid-19, ritel dan penyewa selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun dengan adanya PPKM, ia memohon kepada pemerintah untuk memberi bantuan pinjaman modal kerja sebagai langkah shifting menuju new normal retail.

    Selama PPKM berlaku, ia juga memohon agar diberikan tambahan waktu satu jam untuk beres-beres toko sebelum tutup. Ini perlu dilakukan agar para pengusaha dapat melangsungkan usaha mereka dan menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan karyawan.

    "Kami sepenuhnya memahami sifat kegentingan dan kedaruratan dari pandemi covid-19 ini, karenanya kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam mematuhi serta melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin. Hal ini kami lakukan sebagai komitmen kami guna memberikan rasa aman bagi para pekerja serta kenyamanan bagi pelanggan kami," tutup Budihardjo.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id