Relaksasi PPnBM, Produksi Mobil Bakal Balik ke 1 Juta Unit

    Antara - 12 Februari 2021 11:10 WIB
    Relaksasi PPnBM, Produksi Mobil Bakal Balik ke 1 Juta Unit
    Ilustrasi produksi mobil - - Foto: Antara/ M Risyal
    Jakarta: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memprediksi relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk industri otomotif akan mengembalikan produksi mobil ke angka satu juta unit.

    "Kembali ke produksi mendekati satu juta unit produksi," kata Agus dikutip dari Antara, Jumat, 12 Februari 2021.

    Menurutnya kontribusi sektor otomotif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional cukup besar, yakni sekitar enam persen. Sektor otomotif juga melibatkan banyak sektor pendukung dan memiliki nilai tambah yang rata-rata mencapai Rp700 triliun.

    Kemudian 91,6 persen pasar otomotif di Indonesia telah dipasok oleh industri dalam negeri dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 60-70 persen.

    "Inilah pentingnya sektor otomotif. Dengan kebijakan ini, kita berharap bisa menjadi bagian untuk jump start ekonomi," ujar Menperin.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan kurang dari 1.500 cc yaitu untuk kategori sedan dan 4x2, sebagaimana diusulkan Kemenperin.

    Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan industri otomotif dengan TKDN kendaraan bermotor di atas 70 persen.

    "Harapannya dengan insentif yang diberikan bagi kendaraan bermotor ini, konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas akan meningkat, meningkatkan utilisasi industri otomotif dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini," ujar Airlangga.

    Pemberian insentif ini akan dilakukan secara bertahap selama sembilan bulan, dengan masing-masing tahapan akan berlangsung selama tiga bulan.

    Insentif PPnBM sebesar 100 persen dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50 persen dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua, dan insentif PPnBM 25 persen dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga.

    Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Instrumen kebijakan akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang ditargetkan mulai diberlakukan 1 Maret 2021.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id