Ingat, Premium dan Gas 'Melon' hanya untuk Kelompok Miskin

    Ade Hapsari Lestarini - 29 September 2020 17:28 WIB
    Ingat, Premium dan Gas 'Melon' hanya untuk Kelompok Miskin
    Foto: dok MI.
    Jakarta: Masih banyak masyarakat menggunakan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diperuntukkan bagi kelompok miskin, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Tak hanya gas 3 kg, Bahan Bakar Minyak (BBM) premium untuk angkutan umum dan kendaraan logistik juga masih digunakan kendaraan pribadi.

    Melihat hal ini, PT Pertamina (Persero) terus mendorong masyarakat agar menggunakan gas dan BBM sesuai peruntukkannya. Untuk kendaraan pribadi menggunakan BBM oktan tinggi seperti Pertamax, sementara gas rumah tangga, masyarakat kaya, kelompok mampu secara ekonomi menggunakan Bright Gas.

    Vice President Promotion & Marketing Communication Pertamina Arifun Dhalia mengatakan untuk mendorong agar konsumen terus menggunakan produk-produk berkualitas, Pertamina juga aktif memberikan edukasi, meningkatkan awareness produk, terutama produk nonsubsidi.

    "Selain gas 3 kg, dengan menggunakan BBM nonsubsidi yang sesuai dengan kendaraan akan menjadikan mesin lebih awet, pembakaran lebih optimal dan tentunya membantu menjaga lingkungan," ucap Arifun, dalam keterangan resminya, Selasa, 29 September 2020.

    Apalagi, semua produk nonsubsidi yang dimiliki Pertamina juga makin mudah diakses oleh konsumen baik melalui Layanan Pesan Antar melalui call center 135, maupun Pertamina Delivery Service (PDS). Serta bisa dipesan melalui aplikasi MyPertamina.

    Menurut dia, rencananya pada akhir September konsumen sudah dapat melakukan pembelian produk LPG melalui fitur Pertamina Delivery Service. Layanan PDS saat ini dilayani dari dua jenis lembaga penyalur. Sedangkan SPBU sudah dilayani dari 329 SPBU dan 580 agen LPG untuk melayani produk Bright Gas yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan juga meminta kelompok masyarakat mampu tidak menggunakan gas elpiji 3 kg dan BBM subsidi karena merugikan kelompok masyarakat lain dan juga para pedagang kecil yang memang lebih berhak mendapatkan gas elpiji tiga kg.

    "Setiap kali over, maka ini menjadi tanggungan Pertamina. Sementara ketika kuota jebol dan terpaksa ditambah oleh Pertamina, belum tentu juga diganti pemerintah karena masih perlu dihitung selisihnya dan tergantung audit BPK," jelas Mamit.

    Dia menjelaskan diperlukan pengaturan lebih terperinci dalam mendistribusi gas subsidi. Caranya, bisa dilakukan perubahan pola seperti subsidi gas tiga kg dihilangkan kemudian diberikan bantuan langsung kepada kelompok miskin. Jika akan dilakukan pengetatan, distribusi harus lebih tertutup, serta perlu dukungan data dan distribusi yang tepat sasaran.

    "Gas melon yang notabene menjadi hak masyarakat miskin justru digunakan kelompok masyarakat mampu. Seharusnya, masyarakat tidak mengambil apa yang menjadi hak masyarakat miskin," tegas Mamit.

    (AHL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id