KKP Rancang Aturan Denda Administratif di Sektor Perikanan

    Antara - 08 April 2021 16:32 WIB
    KKP Rancang Aturan Denda Administratif di Sektor Perikanan
    Ilustrasi Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan - - Foto: dok KKP



    Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyusun rancangan pengenaan sanksi administrasi di sektor perikanan melalui pendekatan ultimatum remedium atau prinsip hukum pidana. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-undang Cipta Kerja.

    "Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah sanksi-sanksi lainnya sudah tidak dapat dikenakan," kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Antam Novambar dalam siaran persnya, Kamis, 8 April 2021.






    Ia memaparkan KKP akan menerapkan pendekatan berbeda dalam pengawasan dan penegakan hukum usai diundangkannya UU Cipta Kerja. Pendekatan ultimum remedium, lanjutnya, akan menjadi kunci penaatan penegakan hukum yang dilakukan KKP.

    Adapun penerapan sanksi terhadap pelanggaran akan memprioritaskan pada usaha perbaikan atas kerusakan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha.

    “Dalam implementasinya akan menggunakan pendekatan restorative justice,” jelas Antam

    Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Suharta juga menampik anggapan bahwa UU Cipta Kerja memperlemah pengawasan dan penegakan hukum.

    Penerapan denda administratif diyakini akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memberikan efek jera serta meningkatkan penerimaan negara.

    "Kalau kita melihat pembelajaran penegakan hukum di negara maju, penerapan denda administratif ini justru sangat efektif," terang Suharta.


    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021, pengenaan sanksi denda administratif dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan teguran/peringatan tertulis kedua kali atau paksaan pemerintah.

    Ada beragam denda administratif berdasarkan PP tersebut, antara lain pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki perizinan berusaha, pelanggaran terhadap usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

    Kemudian ada pula denda administratif terkait pelanggaran terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa membawa dokumen perizinan berusaha, kegiatan pembangunan kapal dan importasi kapal perikanan serta memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan, pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal, hingga pelanggaran importasi komoditas perikanan dan pergaraman yang tidak sesuai persyaratan yang berlaku.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id