Sri Mulyani Beri Syarat Penurunan Harga Gas Industri

    Suci Sedya Utami - 18 Maret 2020 19:26 WIB
    Sri Mulyani Beri Syarat Penurunan Harga Gas Industri
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penurunan harga gas industr seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 40 Tahun 2016 mulai 1 April 2020 memberikan konsekuensi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dalam Perpres tersebut, harga gas ditetapkan maksimal sebesar USD6 per MMBTU. Saat ini harga jual gas industri di lapangan mencapai USD8-USD9 per MMBTU atau melebihi harga yang ditetapkan pemerintah.

    Penurunan tersebut bakal berdampak pada pengurangan jatah atau bagian pemerintah yang terefleksi dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    "Sebetulnya keputusan mengenai penurunan harga gas kepada industri memberikan konsekuensi besar kepada APBN," kata Ani sapaan akrab dirinya saat rapat terbatas via video conference, Rabu, 18 Maret 2020.


    Menurut Ani, dalam skenario yang ada penurunan harga gas bisa dibarengi dengan penurunan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.  Dalam APBN 2020, subsidi BBM dianggarkan sebesar Rp19,9 triliun, menurun dibandingkan 2018 yang sebesar Rp32,3 triliun. Sementara subsidi listrik dialokasikan Rp54,8 triliun, lebih tinggi dari 2018 Rp52,3 triliun.

    "Skenario kita jalan apabila terjadi penurnan subsdi di hilirnya yakni subsidi BBM dan listrik," tutur Ani.

    Apalagi saat ini terdapat tambahan sektor yang mendapatkan harga gas sebesar USD6 per MMBTU yakni kelistrikan. Sebelumnya hanya ada tujuh industri dalam Perpres 40 yang berhak menerima harga tersebut di antaranya industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik kaca dan sarung tangan karet.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menambahkan meskipun penurunan harga gas ini akan berpotensi pada penerimaan pemerintah, namun terdapat tambahan pendapatan pemerintah dari pajak dan dan deviden, penghematan subsidi listrik, pupuk dan kompensasi PLN, serta terdapat penghematan karena konversi pembangkit listrik dari diesel ke gas.

    Selain itu, penurunan pendapatan di sisi transportasi dan distribusi gas akan dikompensasi antara lain dengan jaminan pasokan gas, tambahan pasokan gas, dan efisiensi perusahaan.

    Adapun Presiden Joko Widodo meminta agar industri yang diberikan insentif penurunan harga gas harus betul-betul diverifikasi dan dievaluasi, teruta mengenai nilai tambah. Sehingga pemberian insentif tersebut menciptakan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan penurunan harga gas dibarengi oleh peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan. Serta mampu meningkatkan investasi dan juga menciptakan kompetitif atau daya saing.

    "Saya minta evaluasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan terhadap industri yang diberikan insentif. Harus ada disinsentif. Harus ada punishment sehingga industri memiliki performa sesuai yang kita inginkan," jelas Jokowi.




    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id