Asosiasi Petani Tembakau Tolak Kenaikan Cukai

    Husen Miftahudin - 25 November 2020 21:05 WIB
      Asosiasi Petani Tembakau Tolak Kenaikan Cukai
    Tembakau. Foto : Medcom.id.
    Jakarta: Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan cukai rokok yang akan dilakukan pada 2021.

    APTI mengingatkan bahwa situasi dan kondisi sentra tembakau di dua tahun terakhir menyebabkan penyerapan industri hasil perkebunan tembakau mengalami penurunan signifikan.

    "Perekonomian sentra tembakau ambruk karena lemahnya penyerapan industri dan hancurnya harga pembelian oleh industri," ungkap Ketua DPN APTI Agus Parmuji dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 November 2020.

    Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa penyebab ambruknya perekonomian sentra tembakau diakibatkan oleh penetapan tarif cukai setinggi 23 persen pada tahun ini. Kondisi tersebut berakibat terhadap minimnya penyerapan tembakau lokal.

    "Kami juga mengkritisi rencana pemerintah yang tetap bersikeras menaikkan tarif cukai Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang konon berada dalam kisaran 13-20 persen. SKM merupakan salah satu produk yang banyak menyerap tembakau lokal. SKM bisa dikatakan sebagai produk yang padat bahan baku nasional," tambah Agus.

    Berdasarkan fakta tersebut, APTI mengusulkan agar besaran kenaikan cukai produk SKM maksimal hanya sebesar lima persen. Bila tidak, maka keberadaan rokok ilegal jenis SKM berpotensi akan semakin merajalela.

    Di sisi lain, APTI menyambut positif rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai produk Sigaret Kretek Tangan (SKT). SKM adalah produk yang banyak melibatkan tenaga kerja. Kondisi ini diyakini akan membantu produsen untuk mempertahankan tenaga kerja yang ada.

    "APTI berharap tarif cukai untuk kedua produk tersebut yang banyak bernuansa nasional, dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Harapan kami, pemerintah mempertimbangkan kedua produk nasional tersebut agar kenaikan cukai ke depan tidak berdampak pada ambruknya ekonomi masyarakat pertembakauan dan ikutannya," papar dia.

    Selain tarif cukai, APTI juga menyampaikan masukan terhadap rencana program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dalam aturan sekarang, 50 persen dari DBHCHT dialokasikan ke sektor pertanian.

    "Dari alokasi tersebut, petani tembakau memperoleh 10 persen. APTI mengusulkan agar persentasenya dinaikkan hingga minimal 35 persen dan bentuknya berupa bantuan langsung tunai," tutup Agus.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id