Kebijakan Moneter Harus Mampu Gerakkan Sektor Rill karena Korona

    Antara - 09 April 2020 15:06 WIB
    Kebijakan Moneter Harus Mampu Gerakkan Sektor Rill karena Korona
    Ilustrasi. Foto : MI/Adam Dwi.
    Jember: Pakar ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD berharap kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia harus mampu menggerakkan sektor riil secara signifikan saat pandemi virus korona atau covid-19 agar perekonomian tetap berjalan.

    "Taruhan kebijakan moneter BI kali ini adalah bagaimana mengerakkan ekonomi sektor riil secara signifikan dan itu yang diharapkan. Galibnya kebijakan mitigasi risiko sektor keuangan supaya tidak terpuruk lebih dalam karena di tengah wabah covid- 19, ekonomi harus tetap jalan," katanya di Kabupaten Jember, dikutip dari Antara, Kamis, 9 April 2020.

    Menurutnya, kebijakan moneter itu diterjemahkan sebagai upaya tetap mengerakkan ekonomi dengan strategi tetap berkonsumsi di masa krisis (keep buying strategy) sebagai antisipasi kemungkinan munculnya resesi.

    Dia menjelaskan bahwa rupiah terjerembab lumayan dalam hingga Rp16 ribu per USD, begitu pula IHSG ikut jatuh, sehingga kebijakan moneter akan wabah covid-19 lebih pada meredam adanya kejutan eksternal yang menggangu keseimbangan di pasar barang dan jasa dan pada waktu yang bersamaan mendistorsi keseimbangan makro.

    "Perlu dipertimbangkan pula bahwa kebijakan moneter memiliki fokus mengurangi jangkauan covid-19 yang luas dengan menjaga konfiden pasar keuangan dan memunculkan efek kepercayaan yang besar terhadap pelaku ekonomi dan masyarakat," ujarnya.

    Menurutnya, kebijakan moneter memang tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatasi wabah covid-19 dan itu penting ditekankan karena stimulus moneter tidak cukup karena perlu stimulus fiskal dan ekonomi lainnya.

    "Namun yang jelas BI sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai otoritas fiskal (Kemenkeu) beserta OJK harus terus bergerak dalam satu ritme dan memiliki satu sinergi supaya bisa dapat menemukan berbagai solusi lainnya," katanya.

    Ia menjelaskan kebijakan moneter perlu dibarengi dengan kebijakan fiskal yang langsung berhadapan dengan sektor produktif dan masyarakat melalui program jaring pengaman sosialnya.

    "Daya tahan ekonomi karena virus korona itu diukur dari tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan tingkat ketepatan kebijakan pemerintah dalam menghadapinya," ucap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej itu.

    Selain itu, lanjut dia, kebijakan non-ekonomi yang juga perlu adalah memastikan efektifitas kebijakan publik di sektor kesehatan terlebih dulu dengan tingkat akurasi serta presisi yang tinggi untuk menghindari dampak negatif virus Corona, terlebih pada masyarakat yang memiliki kerentanan tinggi.

    "Peran kebijakan itu lebih pada pengurangan bagi kelompok pekerja atau usaha mikro kecil yang terdampak disrupsi pendapatan temporer untuk mendapat perlindungan. Disinilah urgensi kebijakan ekonomi perlu dilakukan berbarengan dengan kebijakan publik non-ekonomi lainnya," ujarnya.

    Dia pun menjelaskan bahwa kelompok sasarannya bisa diperlonggar, tidak hanya orang miskin tapi hampir miskin juga berhak karena mereka rentan sekali terdampak korona.

    Tauhid menambahkan jaring pengaman sosial masyarakat  mestinya bisa dirasakan lebih awal sebelum penerapan PSBB yang penerapannya bisa dalam durasi mingguan hingga bulanan. Kelompok masyarakat yang penghidupannya dari penghasilan harian pun dipastikan akan sulit untuk menjalankan upaya Pemerintah dalam memutus penularan covid-19.

    "Jangan sampai itu (PSBB) diberlakukan kemudian masyarakat tidak mendapat penghasilan, efek sosialnya besar apalagi masyarakat kelas bawah," ungkapnya.

    Tauhid juga menyoroti bantuan Pemerintah melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200 ribu per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran dana dinilai masih kurang lantaran baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.

    "Bayangkan ketika PSBB mereka katakanlah tidak bisa cari nafkah terutama yang rentan dan miskin itu kan tinggi kebutuhannya. Jadi kalau bantuan Pemerintah pusat melalui program bansos sembako hanya Rp200 ribu ya enggak cukup," paparnya.

    Pemerintah DKI Jakarta, lanjut Tauhid, sudah semestinya menggulirkan anggaran yang lebih besar dari program Pemerintah pusat. Kelompok masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin secara umum pengeluarannya bergantung pada makanan.

    "Ini menurut saya penting, anggaran APBD dari pemda DKI harus lebih besar paling tidak memenuhi standar pengeluaran mereka. Wajar kalau misalnya ojek online pernah menyampaikan kebutuhan mereka Rp100 ribu per hari untuk tidak berkegiatan mencari nafkah," tuturnya.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id