Pengembang Apartemen Imbau Konsumen Tak Mudah Dihasut

    Husen Miftahudin - 21 September 2020 22:30 WIB
    Pengembang Apartemen Imbau Konsumen Tak Mudah Dihasut
    Ilustrasi. Foto: Shutterstock
    Jakarta: Pengembang proyek apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan Antasari'45, PT Prospek Duta Sukses (PDS) mencurigai ada oknum yang memanipulasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berpotensi mengorbankan para konsumen.

    Setelah melalui proses pemungutan suara kreditur pekan lalu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, diperoleh informasi bahwa yang mendukung proposal perdamaian yang diajukan PDS hanya kreditur separatis dan sekitar 60 orang konsumen. Sebagian besar konsumen justru memberikan suara yang salah lantaran informasi yang tidak lengkap dan menyesatkan.

    "Sebagian besar konsumen tersebut tidak mengerti bahwa dengan tidak mendukung PKPU artinya sama dengan mereka mendukung proses kepailitan perusahaan, hak-hak konsumen tidak lagi diprioritaskan. Hasil resmi pemungutan suara baru akan diumumkan dan disahkan dalam beberapa hari di minggu yang akan datang," kata Direktur PDS Wahyu Hartanto dalam keterangan tertulisnya, Senin, 21 September 2020.

    Wahyu menjelaskan sejak pemungutan suara pada pekan lalu, pihaknya dihubungi banyak konsumen yang suaranya diwakili saat itu untuk menanyakan berbagai hal terkait dengan proposal perdamaian yang diajukan PDS, serta meminta penjelasan yang benar dan lengkap mengenai proses PKPU dan kepailitan.

    "Padahal seharusnya mereka sudah memahami semua informasi dan penjelasan yang benar dan lengkap sebelum proses voting tersebut dilaksanakan," paparnya.

    Dari situ, muncul dugaan bahwa banyak konsumen yang suaranya diwakili saat voting telah menerima informasi yang tidak lengkap serta pengertian yang tidak benar mengenai proses PKPU dan kepailitan.

    "Misalnya saja, beberapa konsumen bertanya kenapa mereka baru menerima satu versi dari dua versi proposal perdamaian yang telah PDS ajukan selama proses pembahasan. Ada juga yang mengira bahwa proses PKPU ditunda atau mendapatkan perpanjangan waktu. Serta ada yang mengira dengan mendukung PKPU berarti sama dengan mendukung perusahaan untuk pailit," ungkapnya.

    Wahyu bilang, bila proses saat ini dibiarkan terjadi, maka akan mengarah pada proses kepailitan yang justru akan merugikan konsumen itu sendiri. "Kami mengajukan proposal perdamaian dalam PKPU untuk menghindari kepailitan sehingga hak kreditur dan konsumen dapat tetap dipenuhi melalui proposal perdamaian yang kami anggap terbaik dan final," tegas Wahyu.

    Ada lebih dari 650 konsumen yang berpotensi merugi bila hasil pemungutan suara betul-betul memutuskan untuk menolak PKPU yang dengan sendirinya berarti perusahaan dipailitkan.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id