Moratorium PKPU Jangan Sampai Merugikan Konsumen

    Ade Hapsari Lestarini - 14 September 2021 22:03 WIB
    Moratorium PKPU Jangan Sampai Merugikan Konsumen
    Ketua Komisi III/Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak. Foto: dok BKPN.



    Jakarta: Ketua Komisi III/Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak meminta secara tegas pemerintah yang tengah membahas usulan moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar bijak, khususnya memerhatikan dan memastikan hak konsumen yang berpotensi diabaikan. 

    Dia mengkhawatirkan moratorium PKPU tersebut pada akhirnya dapat merugikan kalangan masyarakat sebagai konsumen yang menjadi sasaran akhir kegiatan dalam usaha.

    "Secara prinsip, legal standing BPKN mengenai Perppu Moratorium PKPU tersebut adalah agar pemerintah memastikan negara hadir dan memastikan konsumen mendapatkan haknya. Pemerintah perlu bijak," katanya, Selasa, 14 September 2021.

    Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti Jakarta ini merasa moratorium PKPU dan kepailitan bisa memicu adanya pelanggaran konsumen. Dia mensinyalir, upaya berlindung sejumlah pihak dari moratorium PKPU tersebut dapat dimanfaatkan niat buruk sejumlah pengusaha nakal dalam menhindari kewajiban utang.

    "Lalu bagaimana perlindungan terhadap kreditur? Dan yang paling penting dampak dari kegiatan ekonomi pelaku usaha ini bisa berimbas terhadap pengabaian hak masyarakat sebagai konsumen sebagai bagian akhir dari rentetan kegiatan usaha tersebut," jelas dia.

    Dia merasa, peningkatan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga bukanlah bersumber dari moral hazard. Dirinya meyakini, proses permohonan PKPU telah melewati prosedur yang jelas. "Ada opsi perdamaian yang juga membuat adanya transparansi perusahaan. Pengadilan Niaga saya rasa punya alasan-alasan keadilan yang kuat," tuturnya.

    "Sejauh ini ada yang pro dan kontra. Saya dalam posisi sebagai BPKN. Jangan sampai hak konsumen jadi terganggu. Perlindungan konsumen harus dipenuhi negara lewat pemerintah. Misalnya ada orang beli rumah atau apartemen lalu tak dibangun-bangun oleh pengembang, lalu jadinya bagaimana menagihnya kalau ada moratorium PKPU ini," jelasnya.

    Rolas berharap pemerintah jangan terlena dengan ide yang dapat terindikasi memanfaatkan situasi semata. "Dari perspektif saya hak perlindungan konsumen perlu diutamakan. Bagaimana hak kreditur atau masyarakat sebagai bagian akhir dari kegiatan usaha itu harus mendapat saluran keadilan oleh  Negara yang menyediakan dan memastikan hak-hak konsumen," terang dia.

    Dia meminta pemerintah membuat kajian mendalam atas wacana moratorium PKPU ini. Menurutnya bisa ada berbagai opsi seperti diberlakukan terlebih dulu terhadap perusahaan pelat merah. "Saya khawatir kalau diberlakukan sama semua malah tidak membuat ketidakadilan. Sangat penting memerhatikan hak konsumen," katanya.

    Selain itu, Rolas khawatir imbas apabila moratorium PKPU ini dilegalkan oleh kebijakan maupun peraturan perundang-undangan terhadap potensi membesarnya aduan pelanggaran hak konsumen kepada BPKN. Dirinya bercerita, selama tiga tahun ini, BPKN telah menerima lebih dari 6.000 aduan dari konsumen.

    "Bisa saja nanti malah makin membuat ledakan aduan konsumen dari masyarakat yang merasa dirugikan," pungkasnya.(AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id