650 Ribu Ton Kedelai Impor Tiba di Tanah Air Maret 2021

    M Iqbal Al Machmudi - 14 Januari 2021 09:00 WIB
    650 Ribu Ton Kedelai Impor Tiba di Tanah Air Maret 2021
    Ilustrasi. FOTO: Johannes Eisele/AFP



    Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan 650 ribu ton kedelai impor khusus untuk bahan baku tahu-tempe akan tiba pada Maret 2021, dari 2,6 juta ton yang akan direalisasikan sepanjang tahun ini. Sedangkan stok kedelai pada akhir 2020 sebanyak 411 ribu ton.

    "Perkiraan impor pada 2021 sebanyak 2,6 juta ton, hingga Maret akan diimpor 650 ribu ton,” urai Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, dilansir dari Mediaindonesia.com, Kamis, 14 Januari 2021.






    Ia menambahkan 2,6 juta ton kedelai yang akan diimpor itu diperuntukkan bagi perajin tahu-tempe. Pasalnya, kenaikan harga kedelai telah membuat perajin tahu-tempe menjerit. Pada November 2020 harga kedelai di distributor merangkak naik menjadi Rp7 ribu-Rp8 ribu per kg.

    Kemudian Desember 2020 terus naik menjadi Rp8.500 per kg, dan di Januari 2021 bertengger di Rp9.200 per kg. "Kami terus bekerja sama dengan stakeholder, terutama dengan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan. Solusi yang diambil bersama adalah untuk 100 hari ke depan menurunkan harga kedelai di distributor menjadi Rp8.500 per kg," ungkapnya.

    Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta pemerintah mengawal realisasi impor kedelai pada tahun ini yang secara keseluruhan mencapai lebih dari lima juta ton. Bukan hanya untuk bahan baku tahu-tempe, kedelai impor itu juga untuk kebutuhan industri lainnya.

    "Untuk tahu, tempe, industri tepung, dan lainnya, impor kedelai seluruhnya menjadi hampir lima juta ton lebih. Khusus untuk tahu-tempe sendiri 2,6 juta ton," ungkapnya.


    Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Riyanto menyarankan ada keterlibatan dari pihak Kementan dalam penentuan lalu lintas impor pangan. Menurutnya pihak yang lebih kompeten membuka keran impor adalah yang menangani produksi.

    "Jadi berikan wewenang ke Kementan untuk memutuskan perlu impor atau tidak," ujar Riyanto.

    Kewenangan untuk memutuskan perlu tidaknya impor bahan pangan, sambungnya, tidak bisa hanya ada di Kementerian Perdagangan. Tanpa mengetahui produksi riil, keputusan impor hanya akan jadi bumerang. Riyanto mencontohkan adanya kebijakan impor saat ini yang membuat petani jadi enggan berproduksi karena harganya kalah bersaing.

    Hal tersebut tentu saja akan merugikan petani yang dapat memengaruhi produktivitas. "Contoh saja impor beras beberapa tahun lalu, begitu harga mendekati bagus buat petani, beras impor langsung datang. Akhirnya minat menanam menurun, apalagi harga input naik, biaya produksi naik," pungkasnya.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id