Pemerintah Perlu Tingkatkan Daya Saing Industri Gula Nasional

    Suci Sedya Utami - 01 April 2021 13:09 WIB
    Pemerintah Perlu Tingkatkan Daya Saing Industri Gula Nasional
    Gula. Foto : Medcom.id.



    Jakarta: Centre for Indonesia Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu meningkatkan daya saing industri gula nasional. Kurangnya daya saing di sektor industri ini merupakan salah satu permasalahan yang belum berhasil dibenahi.

    Peneliti CIPS Arumdriya Murwani mengatakan hal ini menyebabkan produksi gula dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Sehingga pada akhirnya berdampak pada kelangkaan yang menyebabkan fluktuasi harga.






    “Target pemerintah untuk membangun 15 pabrik gula pada periode 2020-2024 akan sulit tercapai tanpa adanya riset dan inovasi teknologi. Riset dan inovasi teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas gula, menekan biaya produksi dan meningkatkan kapasitas produksi dengan cara yang lebih efisien,” kata Arum dalam keterangan resmi, Kamis, 1 April 2021.

    Menurut Arum, upaya untuk meningkatkan daya saing industri gula dapat dimulai dengan revitalisasi alat produksi, pabrik dan modernisasi pertanian tebu. Hal ini penting untuk mengurangi biaya produksi dan pemrosesan gula. Selain itu, pemerintah juga perlu mengkaji ulang kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET), karena kebijakan tersebut tidak efektif untuk menurunkan harga gula di pasar. Harga gula akan menyesuaikan dengan biaya produksi.

    Untuk itu revitalisasi alat produksi, pabrik dan modernisasi pertanian tebu mendesak untuk dilakukan. Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga gula di pasar tradisional selama satu tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan pemerintah.

    “Langkah pemerintah untuk menggunakan impor sebagai instrumen stabilisasi harga gula dalam menyambut bulan suci Ramadan patut diapresiasi. Namun, efektivitas kebijakan impor gula dapat selalu ditingkatkan untuk memastikan bahwa impor yang dilakukan tepat guna dan tidak melukai petani lokal,” ujar Arum.

    Di sisi lain untuk saat ini langkah pemerintah untuk menggunakan impor sebagai instrumen stabilisasi harga diilai tepat dalam merespons ketersediaan di pasar, efektivitas kebijakan impor ini dapat ditingkatkan.

    Hal ini dapat dilakukan dengan harmonisasi data produksi gula di tingkat nasional. Perumusan kebijakan kuota impor tanpa dibarengi dengan data yang akurat dan mutakhir dapat membuat impor tidak efektif dan malah merugikan petani tebu.

    Pemerintah memperkirakan bahwa kebutuhan gula untuk periode Januari-Mei 2021 mencapai 1.218.964 ton. Stok sisa Desember 2020 hanya sebanyak 804.685 ton.

    Sementara itu, produksi dalam negeri yang diprediksi akan mencapai 135.795 ton akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gula sampai bulan Mei 2021. Selisih antara kemampuan pengadaan stok gula dalam negeri dengan prediksi kebutuhan gula, sebesar 278.484 ton, akan dipenuhi oleh impor.

    Pemerintah berencana untuk mengimpor gula untuk kebutuhan konsumsi sebanyak 646.944 ton untuk memenuhi kebutuhan gula di periode ini. Jumlah impor yang jauh lebih besar dari kebutuhan inilah yang menjadi dasar protes para pemangku kepentingan di sektor gula domestik.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id