Kenaikan Iuran BPJS Batal, Kemenkeu Cari Cara Tambal Defisit

    Eko Nordiansyah - 09 Maret 2020 20:35 WIB
    Kenaikan Iuran BPJS Batal, Kemenkeu Cari Cara Tambal Defisit
    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto : MI/RAMDANI.
    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku bakal mencari cara untuk menambal defisit BPJS Kesehatan usai kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Termasuk berbagai implikasi yang timbul akibat keputusan ini.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya menjadi salah satu untuk mengatasi defisit keuangannya. Menurut dia, ini menjadi cara pemerintah untuk menyuntikan dana tambahan kepada BPJS Kesehatan.

    "Kita cari cara, sejak tahun lalu bagaimana caranya tambal. Caranya menambal itu yang kita bayangkan tahun lalu adalah pemerintah berikan uang, uang lebih besar kepada BPJS Kesehatan," kata dia ditemui di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 9 Maret 2020.

    Dirinya menambahkan tanpa kenaikan iuran pemerintah tidak bisa memprediksi seberapa besar dana yang harus diberikan ke BPJS Kesehatan. Pemerintah juga membayarkan kenaikan iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI).

    "Nah ini yang sudah dilakukan dengan cara menaikkan itu, maka tahun lalu pemerintah bisa bayari defisit tersebut. Tahun ini juga pemerintah bayar PBI dengan tarif yang baru," jelas dia.

    Sementara jika kenaikan BPJS Kesehatan dibatalkan, maka akan ada implikasi yang harus diselesaikan oleh masyarakat. Sedangkan soal apakah pemerintah akan menarik kembali uang yang telah disetorkan ke BPJS Kesehatan, Kemenkeu akan melihat isi putusan dari MA.

    "Itu nanti konsekuensinya seperti apa setelah kita dalami keputusan tersebut, amar keputusan dan konsekuensinya. Tentu kita ini kan harus bicara dengan kementerian lain," pungkasnya.

    MA telah mengabulkan uji materiel Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu sekaligus membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
     
    "Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara hak uji material. Diputus Kamis, 27 Februari 2020," ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.
     
    Dalam amar putusan yang diterima Medcom.id, MA menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) selaku penggugat.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id