comscore

Hapus Penjualan Tiket di Pelabuhan, ASDP Dinilai Mempersulit Masyarakat

Al Abrar - 12 Mei 2022 21:50 WIB
Hapus Penjualan Tiket di Pelabuhan, ASDP Dinilai Mempersulit Masyarakat
ilustrasi/MI
Jakarta: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan tidak ada lagi penjualan tiket on the spot di pelabuhan. BUMN ini ingin mengadaptasi sistem ticketing bandara dan stasiun kereta api, serta menerapkan pengisian data diri penumpang saat memesan tiket. 

Menanggapi hal itu, tokoh transportasi nasional Bambang Haryo Soekartono menilai langkah PT ASDP mempersulit masyarakat menggunakan angkutan penyeberangan.
"Harusnya PT ASDP tahu fungsi angkutan penyeberangan adalah kepanjangan jalan raya seperti halnya jembatan atau jalan tol, yang setiap detik, menit, dan jam penumpang dan kendaraan bisa melakukan perjalanan menyeberang 24 jam nonstop," katanya, Kamis, 12 Mei 2022. 

Bambang Haryo mengatakan, angkutan penyeberangan atau kapal feri berbeda dengan pesawat terbang, kereta api, atau kapal laut jarak jauh yang tidak selalu tersedia setiap saat, sehingga penyeberangan seharusnya melayani penjualan tiket dengan kemudahan dan cepat. 

Bila diberlakukan tiket online, tuturnya, penyeberangan bisa menerapkan seperti halnya di jalan tol menggunakan e-Toll, yang bisa didapat dengan mudah tanpa aplikasi. Namun untuk mendapatkan tiket online ASDP, masyarakat harus mengunduh dulu aplikasi di smartphone untuk setiap pembelian tiket, sehingga mempersulit masyarakat yang masih banyak tidak melek terhadap teknologi. 

“Untuk memesan tiket online dari smartphone mereka akan menemui kesulitan, sebab sekitar 40 persen penduduk Indonesia berpendidikan SMP ke bawah dan 20 persen belum mengenyam pendidikan. Demikian juga penggguna penyeberangan, sekitar 70 persen adalah masyarakat menengah ke bawah, sehingga dipastikan akan kesulitan mengakses untuk mendapatkan tiket online, apalagi aplikasi Ferizy itu mendapat review rendah dari pengguna di google play store, bukti banyak keluhan masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan tiket, sehingga akhirnya mereka harus tetap menggunakan calo untuk mengakses aplikasi tersebut," jelas Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini. 

Menurut Bambang Haryo, munculnya calo-calo di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Sudah menjadi rahasia umum, biaya untuk pengurusan mendapatkan satu tiket melalui calo-calo itu menjadi mahal, misalnya tiket sepeda motor dari Rp54 ribu dijual Rp65 ribu. Sementara tiket penumpang bengkak dari Rp19.500 menjadi Rp25 ribu dengan bantuan calo-calo yang tumbuh subur di Merak-Bakauheni. 

“Padahal setiap kali transaksi tiket online Ferizy dari ASDP, konsumen sudah dikenakan biaya administrasi Rp2.500. Biaya ini seharusnya tidak boleh dikutip dari konsumen sebab pelayanan pembelian tiket sudah dibebankan kepada konsumen dengan membayar uang jasa kepelabuhanan yang cukup besar. Akibatnya, muncul ratusan kios penjual tiket yang mengais keuntungan dari tambahan biaya tiket di sekitar pelabuhan, kios-kios itu bukan travel agent resmi yang terdaftar di Kementerian Pariwisata,” ungkap Bambang Haryo.

Baca: Arus Kendaraaan Ramai, 524.816 Orang Tinggalkan Sumatera Menuju Jawa

Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) ini menyampaikan beberapa praktik penjualan tiket penyeberangan di sejumlah negara yang menyediakan berbagai pilihan meskipun telah menerapkan tiket online.

“Kalau kita lihat di negara Eropa, Jepang, Filipina, termasuk negara kepulauan lainnya seperti Karibia, Yunani dan lain-lain, untuk mendapatkan tiket penyeberangan tetap memberikan layanan penjualan secara cash walaupun mereka sudah melayani penjualan secara online untuk mempercepat pelayanan. Bahkan di Eropa, bila membeli secara online, harga tiket didiskon sebesar 50 persen bukan malah dibebankan biaya administrasi seperti di Ferizy ASDP,” kata Bambang Haryo. 

Anggota DPR periode 2014-2019 ini mengatakan, karut-marut pelayanan tiket online di ASDP harus dilakukan satu penyelidikan, karena banyak tiket hangus tak bertuan, penambahan biaya yang tidak lazim, menumbuh-suburkan sistem percaloan di penyeberangan dan menimbulkan kemacetan karena cenderung mempersulit konsumen. 

“Sudah seharusnya Satgas Pungli KPK, BPK, Kejaksaan dan YLKI perlu turun tangan, terutama untuk menyelidiki mitra kerja online PT ASDP,” tegasnya.
 

(ALB)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id