KPC PEN

    UU Cipta Kerja Beri Kemudahanan Perizinan UMKM dan Koperasi

    Gervin Nathaniel Purba - 14 Oktober 2020 08:24 WIB
    UU Cipta Kerja Beri Kemudahanan Perizinan UMKM dan Koperasi
    Menkominfo Johnny G Plate pada program Prime Time Metro TV, Selasa, 13 Oktober 2020 (Foto:Dok)
    Jakarta: UU Cipta Kerja dinilai memberikan kemudahan aturan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi. UU Cipta Kerja menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dan koperasi.

    "UU Cipta Kerja melakukan afirmasi dan penekanan secara tegas keberpihakan terhadap UMKM," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, pada program Prime Time Metro TV, Selasa, 13 Oktober 2020.

    Melalui UU Cipta Kerja, UMKM mendapatkan sejumlah insentif. Misalnya, kemudahan perizinan dan sertifikasi halal. Terkait sertifikasi halal, UMKM dapat mengajukannya secara gratis, yang nantinya akan diatur oleh Kementerian Agama (Kemenag).

    UMKM juga akan diberikan kemudahan akses permodalan baik melalui kredit usaha rakyat (KUR) maupun melalui mekanisme, seperti perbankan atau sektor pembiayaan lainnya.

    "Yang pasti, UMKM tidak perlu izin. Cukup pendaftaran melalui online single submission (OSS). Tidak ada biaya. Sertifikat halal, misalnya. Ditanggung negara," ujarnya.

    Tak hanya itu, belanja pemerintah kini juga wajib mengandalkan UMKM. "Belanja pemerintah harus ada komponen UMKM 40 persen, bahkan jadi afirmatif. Ada tersedia Rp320-an triliun untuk potensi pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujar Menkominfo.

    Sama halnya dengan koperasi. Melalui UU Cipta Kerja, pembentukan koperasi kian dimudahkan. Kini, dengan sembilan orang saja koperasi bisa dibentuk. Sebelumnya, dibutuhkan minimal 20 orang untuk membentuk koperasi.

    Menurut Menkominfo Johnny, disahkannya UU Cipta Kerja memberikan perhatian kepada UMKM dan koperasi yang kerap terpinggirkan oleh perusahaan besar. UU Cipta Kerja juga mendorong industri untuk menunjukkan keberpihakan kepada UMKM dan koperasi.

    "Keberpihakan ini sangat jelas dalam UU Cipta Kerja, agar dalam supply chain (rantai pasok) dan networking (jaringan) betul-betul UMKM diikusertakan. Bersama-sama perusahaan besar, perlindungan UMKM, dan praktek predatori harus dihindari. UU Cipta Kerja mengatur itu semua," kata Menkominfo.

    Untuk itu, Menkominfo Johnny meminta masyarakat agar tidak memandang aturan ini lebih berpihak kepada penanam modal asing. Justru sebaliknya, UU Cipta Kerja memberikan kesempatan besar kepada UMKM sebagai salah satu sektor penyumbang terbesar perekonomian nasional.

    "Pak Presiden Jokowi betul-betul berpihak kepada UMKM dan tenaga kerja," kata Menkominfo tegas.

    (ROS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id