Pimpinan Serikat Pekerja Pertanyakan Lamanya Proses RUU PKS

    M Studio - 30 April 2021 20:07 WIB
    Pimpinan Serikat Pekerja Pertanyakan Lamanya Proses RUU PKS
    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (Foto:Dok.Kemenaker)



    Jakarta: RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS) nyaris empat tahun dibahas, namun belum ada tanda-tanda akan segera disahkan oleh DPR. 

    Padahal RUU PKS dibutuhkan oleh pekerja untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan para pimpinan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha (Apindo).






    "Kami ingin RUU itu segera disahkan agar perlindungan bagi anggota kami di tempat kerja bisa lebih maksimal, terutama di sektor garmen yang umumnya perempuan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi dalam dialog dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di gedung DPR pada Jumat, 30 April 2021.

    Ketua umum Apindo Haryadi Sukamdani yang juga hadir pada kesempatan itu menyatakan bahwa pelecehan seksual memengaruhi tingkat produktivitas pekerja, sehingga akan berdampak terhadap kinerja perusahaan.

    "Kali ini kami kompak dengan teman-teman serikat pekerja untuk meminta DPR segera membahas dan mengesahkannya," ujar Haryadi.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk selalu menjaga dan melindungi pekerja. Dirinya pun berharap agar RUU ini dapat secara maksimal berkontribusi bagi perlindungan pekerja.

    Pimpinan Serikat Pekerja Pertanyakan Lamanya Proses RUU PKS

    Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar yang menerima delegasi ini sangat bersyukur ada dukungan dari komunitas pekerja dan pengusaha untuk RUU ini. "Tentu ini menambah energi kami untuk berjibaku membahas dan memperjuangkannya. Terima kasih banyak," katanya.

    Sejumlah Konfederasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha kompak mendesak DPR agar mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 30 April 2021.

    Desakan tersebut ditandai melalui penandatangan komitmen bersama pengesahan RUU PKS yang ditandantangani oleh Ketum Apindo Haryadi B. Sukamdani dan seluruh Presiden Konfederasi SP/SB saat menemui Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar.

    Para pimpinan SP/SB  tersebut antara lain  Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi; Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori, dan Ketua Umum KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution.

    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id