Serikat Pekerja Keberatan Rencana Kenaikan Cukai Rokok 2021

    Eko Nordiansyah - 24 Oktober 2020 17:02 WIB
    Serikat Pekerja Keberatan Rencana Kenaikan Cukai Rokok 2021
    Ilustrasi kenaikan tarif cukai rokok - - Foto: MI/ Bagus Suryo
    Jakarta: Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak rencana kenaikan cukai rokok. Hal ini seiring rencana pemerintah menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2021 antara 13-20 persen.

    Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menegaskan, kenaikan cukai tahun ini sejatinya sudah cukup mencekik dan menekan Industri Hasil Tembakau (IHT). Apalagi pandemi covid-19 sudah menekan pekerja dan anggota yang terlibat dalam industri ini.

    "Penurunan produksi telah menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan dan tentu daya beli pekerja. Pemerintah butuh penerimaan cukai dan pajak hasil tembakau, akan tetapi pekerja juga butuh kelangsungan bekerja dan penghidupan yang layak," katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu, 23 Oktober 2020.

    Sudarto sebelumnya telah menyampaikan aspirasinya melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi pada 9 September 2020 dengan tembusan kepada Kepala Staf Kepresidenan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Bea Cukai.

    Melalui surat tersebut, pihaknya memohon perlindungan atas hilangnya pekerjaan anggota FSP RTMM yang bekerja di IHT akibat pabrik yang tutup dikarenakan regulasi dan kebijakan yang tidak adil sehingga pekerja buruh menjadi korbannya.

    "IHT bukanlah sapi perah bagi penerimaan negara tanpa ada stimulus yang signifikan untuk bisa bertahan walau alasan kesehatan selalu menjadi pertimbangan utama. Pengusaha bisa menutup industrinya dan mengalihkan usahanya pada sektor lain tetapi bagaimana dengan pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas," ujar Sudarto.


    Untuk itu, FSP RTMM-SPSI yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja IHT mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan berimbang atas regulasi dan kenaikan cukai rokok tahun depan. Pertama, agar membatalkan rencana kenaikan cukai hasil tembakau dan HJE pada 2021 karena akan berdampak langsung pada pekerja industri hasil tembakau.

    Kedua, meminta Menteri Keuangan agar melibatkan kementerian terkait dalam mengambil kebijakan cukai, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya di antaranya pengusaha, asosiasi IHT, pekerja/buruh dalam hal ini diwakili serikat pekerja FSP RTMM-SPSI, petani dan seluruh pihak terkait lainnya.

    "Terakhir, kami meminta kepada pemerintah untuk melindungi industri rokok kretek sebagai industri khas Indonesia dan padat karya yang paling rentan terkena program efisiensi di IHT," tegas dia.

    Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti sebelumnya juga menyatakan hal yang sama untuk menolak kenaikan cukai rokok 2021. Gaprindo meminta pemerintah memberikan waktu pemulihan bagi pelaku industri yang tengah terpukul akibat pandemi dan kenaikan cukai tahun ini.

    "Jangan sampai dihantam lagi dengan kenaikan cukai yang tinggi. Buat kami, kalau benar naik 19 persen itu tinggi sekali, sangat berat. Kasih kami kesempatan untuk pemulihan. Kalau mau ada kenaikan ya yang wajar, sesuai dengan inflasi. Kalaupun naik jangan sampai 10 persen, enam persen misalnya," ujar Muhaimin.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id