Airlangga Berharap UU Cipta Kerja Optimal Akselerasi Peningkatan Investasi

    Eko Nordiansyah - 30 Maret 2021 12:23 WIB
    Airlangga Berharap UU Cipta Kerja Optimal Akselerasi Peningkatan Investasi
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok. Kemenko Perekonomian.



    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bisa membantu upaya pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan mengakselerasi peningkatan investasi di Indonesia.

    Ia menyebut, pemerintah tak bisa sendiri untuk bisa merealisasikan tujuan UU Cipta Kerja agar bisa menarik minat investasi. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk para akademisi agar kebijakan UU Cipta Kerja bisa berjalan baik.






    "Sehingga penerapan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 kluster dapat berlangsung optimal dan mengakselerasi peningkatan investasi dan peningkatan kewirausahaan," kata dia dalam webinar di Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021.

    Airlangga menambahkan, UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural. Kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2020 ini juga diharapkan bisa mengurangi hambatan investasi karena banyaknya aturan yang ada selama ini.

    "UU Cipta Kerja dan turunannya akan menyederhanakan, menyinkronkan, dan mengefektifkan peraturan yang terlalu banyak dan besar yang sering kali malah menciptakan hambatan untuk penciptaan investasi dan pembukaan usaha baru yang tentunya berdampak pada penyerapan tenaga kerja," jelas dia.

    Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah akan mempermudah pemberian perizinan berusaha dengan berdasarkan risiko (risk based approach). Dengan memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS), proses perizinan menjadi lebih efisien, mudah, dan transparan.

    Salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja mengatur lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk investasi, 245 bidan usaha prioritas dengan fasilitas tax holiday dan tax allowance, 89 bidang usaha yang bermitra dengan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

    "Keterbukaan dicantumkan dalam kebijakan daftar prioritas investasi telah memperhatikan perlindungan dan kepercayaan UMKM, dan pemerintah juga menawarkan berbagai insentif fiskal dan non fiskal ke investor yang telah menanamkan dana di bidang tersebut," pungkasnya.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id