Kurangi Pembangkit Fosil, Pemerintah Tak Paksakan PLTU Pensiun Dini

    Suci Sedya Utami - 04 Juni 2021 20:19 WIB
    Kurangi Pembangkit Fosil, Pemerintah Tak Paksakan PLTU Pensiun Dini
    Ilustrasi proyek PLTU - - Foto: Antara/ Idhad Zakaria



    Jakarta: Pemerintah merancang penggunaan energi baru terbarukan (EBT) pada pembangkit lebih tinggi dan mengurangi pembangkit berbahan bakar fosil. Namun, upaya menuju energi hijau ini tidak dilakukan dengan memaksa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara untuk pensiun dini.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan pihaknya akan membiarkan masa operasi PLTU yang ada saat ini berakhir tanpa mematikan pembangkit tersebut.

     



    Jika sengaja dimatikan masa operasinya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebab harus mengganti fungsi PLTU tersebut untuk memproduksi listrik dengan pembangkit EBT dalam waktu yang cepat.


    "Paling enggak kita sudah mendata mana saja PLTU yang mendekati umur pensiun. Sampai sekarang kita masih pakai konsep pensiun alami, enggak dipaksa pensiun karena ada cost-nya," kata Rida dalam konferensi pers, Jumat, 4 Juni 2021.

    Mengacu pada peta skenario yang dibuat Ditjen Ketenagalistrikan hingga 2060, PLTU terakhir akan pensiun pada 2058 dan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) terakhir akan pensiun pada 2054. Selain itu, tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang telah berkontrak atau masuk konstruksi. Larangan membangun PLTU anyar berlaku mulai 2025.

    Selanjutnya tidak ada tambahan pembangkit fosil setelah 2030. Kalaupun ada tambahan hanya dengan carbon capture and storage/CCS yakni PLTGU+CCS mulai 2031 dan integrated gasification combined cycle/IGCC+CCS mulai 2038. Serta dengan mulai membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2040 yang akan menghasilkan tambahan baru mulai 2051.

    "(Kalau ditanya kapan terbebas dari PLTU) apakah sampai 2060, enggak ada yang tahu. Tapi kita proyeksikan 2060 enggak andalkan lagi fosil," jelas Rida.

    Berdasarkan skenario satu komposisi pembangkit di 2060 akan terdiri dari pembangkit listrik Intermittent (VRE) 18 persen, EBT 81 persen, nuklir dua persen. Sedangkan minyak atau diesel, gas dan batu bara porsinya sudah nol persen.

    Sedangkan pada skenario kedua gas masih memiliki porsi 53 persen, VRE 16 persen, EBT 28 persen, nuklir tiga persen. Adapun minyak dan batu bara tidak lagi ada.


    Adapun hingga April 2021, pembangkit terpasang di Indonesia  didominasi oleh PLTU yang mencapai 48 persen atau 34.668 megawatt (MW), disusul oleh Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau gas uap (PLTGU) atau mesin gas (PLTMG) sebesar 20.762 MW atau 28 persen.

    Kemudian pembangkit listrik tenaga air atau mesin hidro (PLTA/MH) delapan persen atau 6.144 MW, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) 4.909 MW atau tujuh persen, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 2.131 MW atau tiga persen serta pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan lainnya dengan kapasitas 2.215 MW atau tiga persen.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id