comscore

Larangan Iklan Rokok di DKI Jakarta Bisa Menekan Pedagang Ritel

Eko Nordiansyah - 16 September 2021 14:44 WIB
Larangan Iklan Rokok di DKI Jakarta Bisa Menekan Pedagang Ritel
Foto Ilustrasi. Foto : Medcom.
Jakarta: Pengamat ritel Yongky Susilo menilai penutupan reklame, dan pajangan produk rokok di minimarket sampai supermarket di DKI Jakarta bisa menganggu dunia usaha. Sebaliknya, kebijakan ini dinilai tidak akan berdampak besar dalam upaya pemerintah daerah mengurangi bahaya rokok.

Menurut Yongky, regulasi pengendalian rokok sejatinya sudah sangat ketat, termasuk pengawasan iklan produk maupun promosi rokok. Yongky yang juga merupakan Staf Ahli Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengkritik kebijakan ini bisa menghambat dunia usaha.
"Pemda hanya bisa melarang-larang saja. Iklan dan promosi rokok ini sudah diatur dengan rapih, mereka juga bayar pajak (iklan). Kami concern terhadap kebijakan-kebijakan yang menganggu dunia usaha," kata dia kepada wartawan, Kamis, 16 September 2021.

Adapun penutupan iklan serta pajangan produk rokok yang dilakukan oleh Satpol PP ini mengikuti Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok pada 9 Juni 2021 lalu.

Yongky khawatir, jika aksi Satpol PP menutup pajangan produk rokok di warung kecil justru dapat memicu konflik horizontal. Padahal warung-warung kecil saat ini tengah terhimpit akibat pandemi, dan melemahnya daya beli masyarakat sehingga mengurangi kegiatan konsumsinya.

"Ini pasti akan konflik dengan warung-warung, karena mereka juga cari makan. Dan warung-warung ini 30 sampai 40 persen omzet hariannya memang berasal dari rokok, dari rokok ada dorongan buat konsumen misalnya untuk membeli makanan dan minuman lainnya," ungkapanya.

Yongky juga menyayangkan, mengapa pemerintah daerah justru mendorong aturan ini, alih-alih membuat program untuk mendukung ketahanan maupun meningkatkan ekonomi rakyat kecil di tengah pandemi. Hal ini tentu saja akan mengganggu keberlangsungan usaha, terutama warung-warung kecil.  

"Kebijakan-kebijakan ini juga kontraproduktif dan justru menghambat dunia usaha, terlebih para pelaku usaha kecil dan mikro seperti warung-warung. Dalam keadaan ekonomi yang melemah seperti ini warung kecil butuh pemasukan, malah digempur oleh Pemda seperti ini," pungkas dia.


(SAW)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id