Omnibus Law Diharap Tingkatkan Daya Saing Pelayaran Nasional

    Husen Miftahudin - 04 Maret 2020 13:22 WIB
    <i>Omnibus Law</i> Diharap Tingkatkan Daya Saing Pelayaran Nasional
    Ilustrasi. Foto: dok MI.
    Jakarta: Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto berharap Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) akan mendorong iklim bisnis pelayaran nasional. Ia juga yakin beleid ini mampu mendongkrak daya saing pelayaran.

    "Kini kita perlu bersabar menunggu bagaimana proses omnibus law ini di DPR," ujar Carmelita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020.

    Publik memberikan beragam respons terhadap Omnibus Law Cipta Kerja meski regulasi ini masih berproses di parlemen. Beragam respons itu juga tidak terkecuali ditujukan terhadap sektor pelayaran yang dimuat di Omnibus Law Cipta Kerja.

    Menurutnya, respons publik terhadap omnibus law di sektor pelayaran boleh dilihat sebagai suatu hal yang baik sebagai bentuk perhatian publik terhadap sektor pelayaran nasional. Namun respons itu sebaiknya diutarakan setelah proses Omnibus Law Cipta Kerja selesai dibahas.

    "Karena saat ini kan masih berproses. Baiknya kita menanti saja dulu proses dan produk regulasi ini nantinya seperti apa," ungkapnya.


    Baca: Pengusaha Khawatir Omnibus Law Rugikan Sektor Pelayaran

    Terkait sektor pelayaran, pemerintah mengubah pasal 158 draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pada pasal 158 ayat (2) butir a di mana perubahannya terkait kapal yang dapat didaftarkan dengan ukuran tonase kotor tertentu.

    "Ini berubah dari sebelumnya di mana kapal yang dapat didaftarkan dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh gross tonnage)," jelas Carmelita.

    Sedangkan pada pasal 158 ayat (2) butir b dan c tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. "Artinya, perubahan pada pasal 158 tidak seperti informasi yang beredar selama ini," pungkas dia.

    Sebelumnya, sejumlah pengamat mengkritik Omnibus Law Cipta Kerja sektor pelayaran. Ini lantaran isu penghapusan pasal 158 ayat (2) butir c yang menyebutkan bahwa kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

    Pasal 158 huruf c dianggap sebagai ruh dari asas cabotage yang bermakna kewajiban kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

    Jika dihapus, maka kapal milik perusahaan hasil joint venture dengan kepemilikan mayoritas asing bisa didaftarkan di Indonesia, dan prinsip cabotage menjadi lemah. Akibatnya, banyak perusahaan angkutan laut nasional yang gulung tikar karena kapal-kapalnya tidak akan mampu bersaing dengan kapal milik perusahaan luar negeri yang masuk ke Indonesia menjadi pemain angkutan laut domestik melalui usaha joint venture.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id