Suryopratomo
    Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group

    2 Masalah Ekspor Kertas Daur Ulang yang Mendesak Diselesaikan

    Suryopratomo - 19 September 2020 22:44 WIB
    2 Masalah Ekspor Kertas Daur Ulang yang Mendesak Diselesaikan
    Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Foto: dok Kemendag.
    Jakarta: Ekspor kertas menjadi salah satu ekspor andalan Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai penghasil kertas terbaik di dunia sehingga permintaan selalu naik di pasaran internasional.

    Namun pasar yang menjanjikan itu belum bisa dipenuhi karena berbagai kendala, khususnya di sektor penghasil kertas kemasan yang berbahan baku kertas bekas. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kertas menempati urutan ke-9 secara nilai dari keseluruhan ekspor Indonesia.

    Melihat permasalahan ini, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga berinisiatif menemui pengusaha dan asosiasi pulp dan kertas untuk membedah permasalahan tersebut. Jerry mengunjungi sekaligus melepas ekspor PT Fajar Surya Wisesa Tbk, sebuah pabrik kertas kemasan terbesar Indonesia yang berlokasi di Cikarang. Dari kunjungan dan pelepasan ekspor tersebut, dia mencatat ada dua masalah yang penting dan mendesak untuk diselesaikan.

    Masalah pertama dalam industri kertas kemasan adalah kepastian regulasi mengenai pasokan bahan baku. Pasalnya industri kertas kemasan lebih dari 50 persen merupakan industri kertas daur ulang, sehingga memerlukan pasokan daur ulang kertas yang berkelanjutan dan dipermudah.

    Permasalahan yang ditangkap Wamendag dari pengusaha adalah bahwa pasokan domestik hanya mampu memenuhi sekitar separuh dari kebutuhan bahan baku, sisanya harus diimpor. Di sinilah ada perbedaan persepsi antara pengusaha dan pemerintah yang harus segera diselesaikan.

    Pemerintah memang menginginkan adanya homogenitas atau kemurnian barang yang diimpor, termasuk dalam hal ini bahan baku kertas. Ini sesuai dengan regulasi yang ada dan untuk memudahkan proses dalam importasi barang. Tetapi pada kenyataannya, pengusaha  mengatakan bahwa syarat itu justru membuat industri kertas daur ulang Indonesia menjadi tidak kompetitif.
     
     


    Menurut dia, hal ini karena kertas campuran (mix paper) harganya sangat ekonomis, sehingga tidak diperbolehkan masuk. Padahal di negara-negara pesaing Indonesia seperti Vietnam dan Thailand, mix paper justru diperbolehkan.

    "Kita pelajari memang perbedaan harganya sangat mencolok, harga mix kertas hanya setengah dari harga bahan baku yang diperbolehkan untuk diimpor. Nah ini yang membuat harga kita makin tidak kompetitif di pasar internasional. Jika ini dibiarkan maka kemungkinan pangsa pasar ekspor Indonesia dalam kertas kemasan akan kalah dengan Vietnam dan Thailand. Bisa jadi bahkan untuk pasar dalam negeri kita juga akan kalah dengan mereka," papar dia, Sabtu, 19 September 2020.

    Untuk menyelesaikan itu, Wamendag mengatakan perlu ada komunikasi intensif lintas kementerian dan lembaga, khususnya antara Kemenperin, Kemendag, KemenLHK, Kemenkeu, dan pihak surveyor impor. Dia menuturkan, sebenarnya sudah ada Surat Keputusan Bersama tiga Menteri (SKB) mengenai hal ini. Tetapi SKB itu belum diturunkan dalam petunjuk pelaksanaan (dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), sehingga belum ada standar yang dipegang oleh pelaksana di lapangan. Untuk itu, ia akan berusaha menjadi jembatan agar kepentingan masing-masing pihak bisa diakomodasi.

    Permasalahan kedua adalah mengenai ketentuan Bukti Eksportir Terdaftar (BET) yang mulai berlaku 1 Oktober atau sekitar 10 hari lagi. BET adalah aturan yang mengatakan bahwa eksportir bahan baku kertas harus terdaftar dan diverifikasi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam hal ini Kedutaan Besar.

    Ketentuan ini diperlukan sebagai antisipasi masalah jika ternyata ada ketidaksesuaian dalam proses impor. Tetapi ternyata ketentuan ini juga berdampak pada kepastian mengenai pasokan bahan baku khususnya dalam jangka pendek. Dalam hal ini, dia bertekad untuk mengomunikasikan dengan berbagai pihak.

    "Kita memahami bahwa memang masih ada kendala di lapangan untuk implementasi ketentuan BET ini. Nah, inilah yang harus diselesaikan sehingga efek samping ketentuan ini dalam jangka pendek bisa kita minimalisasi. Intinya kita memahami kesulitan yang dialami para pengusaha tetapi pada saat yang sama kita juga harus memahami maksud dari pemberlakuan ketentuan ini. Komunikasi antar pemerintah dan stakeholder akan menyelesaikan hal ini. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan sesegera mungkin," jelas Jerry.

    Dia juga memberikan apresiasi kepada Fajar Surya Wisesa yang berkomitmen tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat serta komitmen untuk tidak melakukan PHK meski di tengah pandemi. Menurut Jerry sikap ini harus menjadi contoh bagi semua pihak sehingga mitigasi ekonomi Indonesia di tengah pandemi bisa berjalan dengan baik.

    (AHL)
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id