comscore

Pengamat: Menaikkan Tarif Bea Keluar Lebih Baik Ketimbang Melarang Ekspor CPO!

Despian Nurhidayat - 12 Juni 2022 13:00 WIB
Pengamat: Menaikkan Tarif Bea Keluar Lebih Baik Ketimbang Melarang Ekspor CPO!
Ilustrasi CPO. FOTO: dok Ditjenbun Kementan
Jakarta: Baru-baru ini, para pengusaha sawit menyatakan keberatan dengan besaran tarif bea keluar (BK) minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang baru ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Peningkatan BK tersebut dari semula USD200 per ton CPO menjadi USD288 atau terdapat kenaikan USD88 per ton CPO.
 
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira merasa pilihan untuk menaikkan tarif BK CPO merupakan hal yang lebih baik dibandingkan dengan pelarangan ekspor CPO. Menurutnya, kebijakan ini memang dikhususkan untuk pasar ekspor CPO yang memang sedang mengalami kenaikan signifikan.
 
"Jadi kalau disuruh memilih, apakah menaikkan pungutan ekspor atau menaikkan hambatan ekspor lain seperti pelarangan ekspor CPO, tentu yang lebih baik menaikkan pungutan ekspor. Ini kan untuk pasar ekspor," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu, 12 Juni 2022.
 
Lebih lanjut, Bhima menekankan kebijakan pemerintah menaikkan tarif BK CPO juga bertujuan agar pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri tetap terjaga. Menurutnya, persoalan mengenai CPO ini pun akan terus ada, karena yang terlibat dan punya kepentingan di ekosistem minyak kelapa sawit ini sangat kompleks dan banyak.
 
"Tentu industri hilir menginginkan harga di dalam negeri yang terjangkau, maka mendukung pungutan ekspor yang tinggi. Sementara pengusaha kelapa sawit yang tidak memiliki hilirisasi, pastinya mereka sedang menikmati harga ekspor yang tinggi dan menolak pungutan ekspor. Jadi selalu seperti itu," kata Bhima.
 
Saat ini, lanjutnya, pemerintah memang harus berada di tengah untuk memberikan jalan terbaik. Terkait dengan tarif BK CPO yang ideal, dapat dibicarakan mengenai berapa pungutan yang ideal bagi mereka dan juga harus ditanyakan bagaimana ketersediaan pasokan dalam negeri termasuk untuk minyak goreng.
 
Bhima pun merasa dari berbagai kebijakan, pungutan ekspor ini jauh lebih efektif jika masalahnya dari sisi pasokan. Akan berbeda cerita jika harga minyak goreng ternyata tetap tidak turun, karena permasalahan terletak dari sisi distribusi, dan tidak ada urusannya dengan masalah ekspor.
 
"Selama distribusi curahnya sangat panjang, masalah harga di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) akan tetap sulit terjadi. Jadi ini dua hal berbeda," tuturnya.
 
Bhima pun menilai salah satu jalan keluar untuk menstabilkan harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit dari petani ialah membentuk koperasi dan membuat pabrik kelapa sawit untuk pemenuhan di dalam negeri. Karena dengan begitu, para petani sawit tidak akan berurusan dengan fluktuasi harga dari internasional dan juga tidak bergantung kepada industri.
 
"Selama ini petani juga banyak dimanfaatkan oleh pengusaha kelapa sawit. Sehingga sering dijadikan tameng untuk membenarkan kebijakan yang pro terhadap pengusaha kelapa sawit," pungkas Bhima.

(HUS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id