Pemerintah Punya Rumus Baru Perhitungan Upah Pekerja dan Buruh

    Annisa ayu artanti - 22 Februari 2021 13:50 WIB
    Pemerintah Punya Rumus Baru Perhitungan Upah Pekerja dan Buruh
    Upah. Foto : MI/Susanto.


    Jakarta: Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menetapkan rumus terbaru perhitungan upah pekerja/buruh. Beleid tersebut merupakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    Mengutip aturan tersebut pada bab V dijelaskan terkait perhitungan upah minimum. Syarat upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 25 ayat 4 menjelaskan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.


    "Penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun," bunyi Pasal 26 ayat 1 yang dikutip Medcom.id, Senin, 22 Februari 2021.

    Kemudian, penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. Adapun rumus batas atas dan batas bawah mengenai upah minimum tersebut terdapat pada Pasal 26 ayat 3 dan 4. Sedangkan rumus upah minimum tertentu tercantum pada Pasal 26 ayat 5.

    Lebih lanjut pada bagian khusus UMP, dalam PP tersebut pasal 27 gubernur wajib menetapkan upah minimum setiap tahun dan sesuai dengan tahapan perhitungan yang telah dijelaskan pada Pasal 26. Perhitungan UMP dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.

    Pada Pasal 29 disebutkan UMP ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 tahun berjalan. Adapun jika 21 November jatuh pada hari libur, maka UMP ditetapkan oleh gubernur satu hari sebelum hari tersebut. Penyesuaian dan keputusan UMKM terbaru akan berlaku terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya.

    Sementara pada bagian UMK yakni pada Pasal 30, UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan syarat tertentu yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

    Penetapan UMK juga bisa dilakukan jika nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

    Dalam Pasal 33 perhitungan nilai UMK dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota. Hasil perhitungan UMK disampaikan kepada bupati atau wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi. Jika hasil perhitungan UMK lebih rendah dari UMP maka bupati atau walikota tidak dapat merekomendasikan UMK kepada gubernur.

    Kemudian, pada Pasal 34 ayat 2 dijelaskan juga penyesuaian nilai UMK dilakukan sesuai tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

    "Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tiga tahun berjalan," bunyi Pasal 35 ayat 2.

    Sama halnya dengan UMP jika pada 21 November jatuh pada hari libur, maka UMP ditetapkan oleh gubernur satu hari sebelum hari tersebut dan UMK terbaru akan terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya.

    Di sisi lain, dalam beleid anyar ini juga menjelaskan upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil yang dibedakan dengan perhitungan UMP dan UMK.

    "Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil," tulis Pasal 36 ayat 1.

    Dalam bab tersebut menjelaskan upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan dengan ketentuan paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen diatas garis kemiskinan tingkat provinsi.

    Dijelaskan juga pada Pasal 38 usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor sumber daya tradisional dan tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi serta tidak padat modal.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id