Pemerintah Nilai Keberlangsungan IHT Lebih Penting Dibandingkan Revisi PP 109/2012

    Eko Nordiansyah - 15 Juni 2021 18:00 WIB
    Pemerintah Nilai Keberlangsungan IHT Lebih Penting Dibandingkan Revisi PP 109/2012
    Ilustrasi industri hasil tembakau - - Foto: Antara/ Seno



    Jakarta: Pemerintah menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan tidak mendesak dilakukan.

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Atong Soekirman mengungkapkan, hal ini dikarenakan pemerintah saat ini tengah fokus untuk pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi covid-19.

     



    "Jadi tidak perlu revisi PP 109/2012 ini dilanjutkan, karena memang industri kita, khususnya industri hasil tembakau (IHT) yang adalah industri padat karya ada beberapa yang menggunakan banyak tenaga kerja," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.

    Apalagi IHT yang sangat berkaitan dengan PP 109/2012 tersebut tengah tertekan secara ekonomi akibat pandemi covid-19. Jika aturannya berubah-ubah, maka dinilai akan menyulitkan bagi industri ini untuk bergerak.

    "Karena ada berbagai persepsi tadi, industri revenue, pajak untuk pembangunan, isu kesehatan, isu petani tembakau ini, kami di Kemenko Perekonomian tidak memandang ini urgen," ungkapnya.

    Atong menekankan industri tersebut menyerap banyak tenaga kerja atau padat karya. Jika industri ini tertekan akan berpengaruh secara langsung bagi para tenaga kerja yang terhubung. Ia menilai peraturan yang sudah ada hanya perlu diterapkan secara baik.

    Namun, karena besarnya pro dan kontra dari revisi aturan yang sudah ketat itu, Atong menegaskan perlu juga diperhatikan mengenai keberlangsungan usaha dari industri-industri yang memang menjadi tulang punggung produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    "Jadi pro dan kontranya cukup tinggi namun karena kondisi pandemi covid dan upaya pemerintah ini sedang pemulihan ekonomi nasional kami di Kemenko Ekon memandang masih belum urgen untuk merevisi PP 109/2012 ini," tegas Atong.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim menyatakan rencana revisi PP No 109/2012 tidak tepat apabila dilakukan pada situasi pandemi. Sebab menurut dia, revisi ini akan semakin memperburuk kondisi IHT.

    "Untuk revisi PP 109 memang kurang tepat kalau dilakukan sekarang. Karena masih pandemi dan situasi IHT juga sedang turun. Saat ini fokusnya adalah pemulihan ekonomi," ujar Abdul Rochim.

    Di masa pandemi, kinerja IHT turun 9,7 persen akibat kenaikan cukai, dampak pandemi, serta regulasi yang terus menekan. Tekanan untuk merevisi PP 109/2012 dinilai membahayakan bagi keberlangsungan industri dan tidak sejalan dengan target pemerintah dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id