JPU Dinilai Belum Bisa Hadirkan Bukti Transaksi Aliran Dana Jiwasraya

    Angga Bratadharma - 18 Juni 2021 17:31 WIB
    JPU Dinilai Belum Bisa Hadirkan Bukti Transaksi Aliran Dana Jiwasraya
    Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI



    Jakarta: Fakta baru terungkap dalam sidang salah satu terdakwa kasus korupsi investasi Asuransi Jiwasraya, Piter Rasiman, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Fakta itu seperti Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tak bisa menghadirkan bukti transaksi aliran dana terkait korupsi.

    Dalam sidang Rabu, 16 Juni, para saksi yang dihadirkan JPU yaitu Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Joko Hartono Tirto, Heru Hidayat, dan Benny Tjokrosaputro. Hendrisman mengatakan kebijakan investasi saham sudah dilakukan korporasi sebelum ia menjabat Dirut Jiwasraya 2008-2018 termasuk investasi di luar saham LQ45.

     



    "Ya boleh saja Pak, karena sudah di analisis divisi investasi yang sudah dirapatkan di komite investasi secara berjenjang," kata Hendrisman menjawab pertanyaan dari JPU, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Juni 2021.

    Hendrisman beralasan pembelian saham di luar LQ45 dilakukan karena kondisi Jiwasraya kala itu sudah tidak softable lagi. Ia menambahkan perusahaan kekurangan dana Rp6,7 triliun, dan harusnya ada kewajiban pemerintah untuk menambah dana tersebut. Tapi pada waktu itu pemerintah tidak punya uang.

    "Dan meminta kita untuk tetap menjalankan perusahaan ini supaya bisa survive tanpa melanggar undang-undang. Sehingga kita lakukan supaya perusahaan bisa survive tentu yang sudah disetujui para pemegang saham," klaimnya.

    Sedangkan fakta terkait tidak adanya bukti transfer atau aliran dana antara Heru Hidayat maupun Benny Tjokro diketahui JPU hanya mengajukan bukti adanya email permintaan dana namun tidak dapat memberikan bukti transfer. Sementara hakim mempertanyakan bukti pengiriman uang tersebut kepada JPU.

    "Alat bukti yang dapat diajukan sebagai dasar untuk diajukannya sebuah perkara minimal dua alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar.

    Soal email pada dasarnya bisa dijadikan alat bukti, lanjutnya, asal ada konfirmasi pembayaran atau transfer lebih dari satu orang. "Bisa jadi alat bukti asal, ada email balasan untuk menjadi alat bukti yang sempurna," ujarnya.

    Sementara itu, Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada menyebut, bagi pihak yang tidak mengerti dunia investasi pasti menganggap seolah-olah bahwa investasi di surat berharga itu berutang dan jika hasilnya tidak memuaskan maka banyak pelanggaran.

    "Jangan dianggap bahwa yang namanya transaksi atau investasi itu melanggar. Jadi tidak bisa serta merta kita katakan berinvestasi di surat berharga atau saham itu melanggar hukum. Karena yang namanya investasi tidak melanggar hukum, sepanjang berinvestasi sesuai dengan koridornya," pungkas Reza.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id