Pemerintah Diminta Konsisten Lindungi Industri Hasil Tembakau

    Husen Miftahudin - 01 Juni 2020 15:09 WIB
    Pemerintah Diminta Konsisten Lindungi Industri Hasil Tembakau
    Ilustrasi. Foto: Dok.MI
    Jakarta: Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah konsisten melindungi industri hasil tembakau (IHT) nasional di tengah meluasnya penyebaran virus korona (covid-19). Perlindungan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.

    Ketua APTI Provinsi Jawa Barat Suryana mengatakan industri hasil tembakau merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang besar di samping membuka kesempatan kerja yang luas. Tembakau yang dihasilkan para petani dalam negeri juga mampu menyeimbangkan kuota impor tembakau dari luar negeri.

    "Pemerintah jangan terlalu menekan kami dengan kebijakan menaikkan cukai yang terus menerus dan terlalu tinggi yang bisa menyebabkan menurunnya kesejahteraan semua yang terlibat di Industri hasil tembakau," ujar Suryana dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 1 Juni 2020.

    Menurut Suryana kondisi industri hasil tembakau saat ini sedang mengalami tantangan berat. Selain kenaikan cukai rokok sekitar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen oleh pemerintah, industri ini juga terdampak oleh munculnya covid-19 yang menyebabkan turunnya jumlah produksi dan penjualan rokok.

    "Kami tidak setuju apabila pemerintah kembali menaikkan cukai tembakau karena akan berdampak pada kesejahteraan petani. Sebab para pengusaha IHT akan menekan harga jual tembakau dari petani untuk mengurangi biaya produksi mereka," tutur Suryana.

    Ia menyebutkan kehadiran wabah covid-19 kian mengganggu perekonomian masyarakat dan industri perkebunan tembakau beserta para kepala keluarga yang terlibat di dalamnya. Maka itu, Suryana meminta pemerintah memberikan bantuan ekonomi pada industri perkebunan tembakau dan industri rokok. Sayangnya hingga saat ini petani tembakau di wilayah Jawa Barat belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah.

    "Khususnya untuk para petani tembakau di Jawa Barat, kami belum menerima bantuan apa pun bentuknya di 17 kabupaten/kota di bawah APTI Jabar dalam rangka mengatasi krisis ekonomi karena covid-19," ungkapnya.

    Di wilayah Jawa Barat saat ini terdapat 89.600 kepala keluarga petani tembakau. Dari jumlah tersebut terdapat 250 ribu tenaga kerja yang terlibat di perkebunan tembakau. Mereka tersebar di 17 kabupaten/kota.

    Sementara, sentra perkebunan tembakau di Jawa Barat terdapat di lima kabupaten yaitu, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Kuningan.

    "Di industri rokok yang menyerap hasil tembakau para petani, mempekerjakan ratusan ribu bahkan jutaan tenaga kerja, sudah sewajarnya pemerintah pusat maupun daerah memberikan bantuan atau stimulus ekonomi bagi masyarakat petani tembakau Jawa Barat yang juga ikut terpukul akibat covid-19," harap Suryana.

    Ditambahkan Surya, ada tiga permintaan dari APTI Jawa Barat dalam rangka mengatasi permasalah ekonomi yang disebabkan oleh covid-19 dan kenaikan cukai rokok. Pertama, meminta pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk dan obat obatan untuk tembakau.

    "Kedua, batuan berupa peralatan pascapanen. Ketiga, bantuan pelatihan atau program bagi petani tembakau untuk produksi," tutup Suryana.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id