Menteri Teten Terbitkan Regulasi Baru Koperasi

    Ilham wibowo - 10 November 2020 12:08 WIB
    Menteri Teten Terbitkan Regulasi Baru Koperasi
    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto: Dok.MI
    Jakarta: Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan pihaknya bakal mengeliminasi hambatan dalam upaya pengembangan koperasi di Indonesia. Risiko koperasi bermasalah perlu diantisipasi dengan regulasi pengawasan baru.

    "Kami sedang melakukan reformasi pengawasan koperasi dengan diterbitkannya Permenkop Nomor 9 Tahun 2020, yang sudah ditetapkan pada 14 Oktober 2020 lalu," ungkap Teten melalui keterangan tertulis, Selasa, 10 November 2020.

    Teten memaparkan bahwa perubahan sistem pengawasan tertuang dalam aturan baru tersebut meliputi implementasi prinsip koperasi dan kepatuhan koperasi kepada peraturan atau compliance based. Kemudian aspek kehati-hatian dalam penyelenggaraan keuangan termasuk Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML/CFT).

    "Pengelompokkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam empat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK), kalau di perbankan dikenal dengan istilah Bank dalam kelompok Buku 1, 2, 3 dan 4," papar Teten.  

    Bobot pengawasan KUK tersebut diklasifikasikan atas dasar aset, modal dan jumlah anggota mengingat jumlah koperasi yang banyak dan tersebar. Pengawasan untuk klasifikasi 3 dan 4 lebih ketat daripada yang klasifikasi 1 dan 2.

    Pengawasan pada klasifikasi 1 dan 2 lebih ditekankan pada pembinaan tata kelola atau manajemen. Sementara pada klasifikasi 3 dan 4 pengawasan dilakukan berbasis risiko.

    Adapun bagi koperasi klasifikasi 3 dan 4, kata Teten, pengurus dan pengawas sebelum dipilih dalam Rapat Anggota harus melalui proses uji kelayakan dan kompetensi atau fit and proper recommendation.

    Tak hanya itu, pengawasan koperasi juga akan dilakukan dengan melibatkan Jabatan Fungsional  Pengawas Koperasi (JFPK) yang didasarkan pada uji kompetensi secara berkala. Hal ini dilakukan lantaran struktur pengawas koperasi berbeda dari model OJK dan BI yang berdasarkan komando terpusat.

    "Sehingga diharapkan bisa terwujud sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi terhadap  koperasi skala nasional, koperasi skala provinsi, dan koperasi skala kabupaten/kota," ungkap Teten.

    Ia menambahkan, dalam PermenkopUKM 9/2020 juga ditegaskan perlunya kerja sama dengan otoritas pengawas yang lain seperti BI apabila koperasi menyelenggarakan Payment Point Online Bank (PPOB). Kolaborasi dengan OJK perlu dilakukan untuk pengawasan koperasi yang berada dalam konglomerasi keuangan.

    Tak ketinggalan, kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran aktivitas keuangan seperti tindakan pencucian uang di koperasi.

    "Ke depan hemat saya penilaian kesehatan koperasi merupakan prasyarat dalam proses assessment pembiayaan LPDB KUMKM. Tentu bukan pekerjaan mudah, tapi kami yakin dengan diberlakukannya PermenkopUKM Nomor 9 Tahun 2020, pengawasan koperasi akan menjadi lebih efektif dalam rangka mewujudkan koperasi yang sehat dan mandiri," pungkasnya.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id