Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Harga Rokok demi Kendalikan Konsumsi

    Eko Nordiansyah - 26 Februari 2021 15:12 WIB
    Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Harga Rokok demi Kendalikan Konsumsi
    Ilustrasi - - Foto: Medcom



    Jakarta: Pemerintah diminta mengawasi harga rokok di pasar dalam rangka mengendalikan prevalensi perokok di Indonesia. Ketua Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) Sumarjati Arjoso mengatakan penertiban rokok murah harus diawasi dengan kolaborasi secara menyeluruh.
     
    "Sebetulnya untuk pengawasan itu Bea Cukai di pusat, dan tentunya di daerah-daerah juga. Jadi termasuk misalnya dari (dinas) perdagangan di daerah dan dari pemerintah daerah ikut mengawasi mestinya," ujar Sumarjati kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021.

    Ia mengatakan rokok murah merupakan hambatan untuk menekan prevalensi perokok di Indonesia, khususnya perokok anak-anak. Artinya, segala upaya pengendalian tembakau di Indonesia masih belum terlihat hasilnya, sehingga diperlukan pengawasan harga rokok yang dinilai masih terjangkau dan terbilang murah di pasaran.






    "Menteri keuangan menaikkan cukai rokok 12,5 persen sehingga harga rokok sedikit naik. Penerimaan APBN juga naik. Tetapi itu dari kami, rasanya kurang tinggi karena rokok masih terjangkau," ungkap dia.

    Pada praktiknya, Sumarjati menyebut peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk harga rokok ini banyak dilanggar. Perusahaan masih menjual produknya di bawah batasan harga yang sudah ditetapkan, yang akhirnya menyebabkan harga rokok masih murah sekalipun cukai rokok naik.

    Dari segi kebijakan, pemerintah telah menentukan harga rokok lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198 Tahun 2020. Dalam PMK ini harga transaksi pasar (HTP) atau harga di pasaran diatur dengan batas 85 persen dari harga jual eceran (HJE) yang tercantum pada pita cukai.

    Project Officer for Tobacco Control Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Lara Rizka mengungkap bahwa faktanya di pasaran kenaikan cukai tidak mempengaruhi harga rokok. Kalaupun ada kenaikan harga rokok, pembeli masih bisa memilih rokok yang harganya lebih murah.

    "Itulah sebabnya perlu ada pengawasan terhadap kebijakan harga rokok. Kalau itu fokusnya ke penindakan, jadi yang bisa melakukan adalah Bea Cukai. Kita hanya bisa bergantung ke petugas Bea Cukai untuk menindak kalau ada yang melanggar aturan," kata Lara.

    Sejalan dengan hal tersebut, Sumarjati mengkhawatirkan angka perokok di Indonesia yang terus meningkat ini akan mengancam bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Padahal pemerintah memiliki target untuk menurunkan prevalensi perokok anak sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dari 9,1 persen menjadi 8,7 persen.

    "Kenaikan cukai mungkin menurunkan jumlah rokoknya, tetapi yang merokok tetap banyak. Kami menyayangkan jika kelak penduduk usia produktif atau bonus demografi pada 2030 tidak akan memberikan keuntungan karena sejak anak-anak sudah merokok," pungkasnya.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id