Rasio Pajak Perlu Dioptimalkan Bangun Perekonomian RI

    Angga Bratadharma - 31 Desember 2020 13:11 WIB
    Rasio Pajak Perlu Dioptimalkan Bangun Perekonomian RI
    Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
    Jakarta: Rasio pajak yang masih rendah perlu ditingkatkan lebih maksimal guna berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan imbasnya terhadap akselerasi perekonomian. Jika penerimaan pajak tumbuh tinggi atau sesuai target maka memudahkan pemerintah menjalankan roda ekonomi sesuai arah kebijakan.

    CEO & Co-Founder Fintax Rayhan Gautama berpandangan inklusi pajak masih rendah di Indonesia, terutama pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bahwa pada awal tahun ini dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia hanya sekitar 2 juta yang membayar pajak.

    Hal tersebut, Rayhan menilai, salah satunya disebabkan oleh minimnya sosialisasi akan akses dan kemudahan bagi para sadar pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya melalui aplikasi yang mudah digunakan dan efisien. Berdasarkan hasil studi dari berbagai jurnal ilmiah, setidaknya ada dua alasan mengapa inklusi pajak pada UMKM sangat rendah.

    "Yang pertama dikarenakan sistem daring kepatuhan pajak milik Ditjen Pajak dipandang kurang user friendly. Kedua karena minimnya sosialisasi kepada para pelaku UMKM," ujar Rayhan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 31 Desember 2020.

    Rayhan mengklaim pihaknya berupaya membantu meningkatkan rasio pajak tersebut. Salah satunya membantu masyarakat membayar pajak melalui layanan digitalnya, di samping juga aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM tentang kemudahan administrasi perpajakan.

    "Kami cukup senang atas respons positif pasar terutama untuk para pengguna dari sektor UMKM atas antusiasme mereka terhadap kewajiban perpajakannya," tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan perpajakan tahun ini sulit dicapai. Hal ini dikarenakan banyaknya tekanan di berbagai sektor akibat pandemi covid-19. "Ini pun masih ada risiko tidak tercapai karena ternyata kondisi dari korporasi maupun masyarakat betul-betul tertekan," tuturnya.
     
    Hingga akhir September 2020, penerimaan perpajakan baru Rp892,4 triliun atau 63,5 persen dari target sebesar Rp1.404,5 triliun. Jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar 14,1 persen.

    Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan di sektor pajak sebesar Rp750,6 triliun atau 62,6 persen dari target Rp1.198,8 triliun, serta penerimaan bea cukai sebesar Rp141,8 triliun atau 68,9 persen dari target Rp205,7 triliun.
     
    Ia menambahkan, tekanan penerimaan perpajakan menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab pada saat yang sama belanja pemerintah harus mengalami peningkatan.
     
    "Belanja sangat besar hingga Rp2.739 triliun adalah untuk membantu seluruh sektor, daerah, dan juga masyarakat dan menangani covid. Dari sisi pendapatan negara, kita menghadapi tekanan luar biasa, sehingga pendapatan negara tahun ini hanya Rp1.699 triliun," pungkasnya.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id