comscore

Incar Pasar Global, Sri Mulyani Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM

Eko Nordiansyah - 29 Oktober 2021 11:52 WIB
Incar Pasar Global, Sri Mulyani Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: dok Kementerian Keuangan
Jakarta: Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan kekuatan ekonomi syariah berdasarkan data Global Islamic Economy. Potensi tersebut menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar produk halal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah awal agar sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi RI tersebut eksis secara global.
"Kemampuan UMKM untuk memberikan keyakinan pada konsumen dalam negeri maupun luar negeri dalam memproduksi produk-produk halal yang saya harapkan makin meningkat dan menjadi yang terbesar di dunia menembus pasar dunia," kata dia dalam rangkaian ISEF 2021 dilansir di Jakarta, Jumat, 29 Oktober 2021.

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi PDB 61 persen atau senilai Rp8.573 triliun. UMKM juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar yaitu 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. Namun, Sri Mulyani mengingatkan, UMKM masih memiliki kesempatan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi lebih besar.

Dari sisi investasi, ia menambahkan, UMKM baru memiliki kontribusi sebesar 58,1 persen. Selain itu, baru satu persen UMKM yang memiliki sertifikat halal. Kontribusi UMKM dalam ekspor juga baru mencapai 14,37 persen, dan baru ada 6,3 persen UMKM yang terlibat aktif dalam rantai nilai perdagangan di Asia Tenggara.

"Angka-angka ini menggambarkan level yang masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM menjadi sangat penting yang salah satu temanya mengenai sertifikasi halal. Ini tidak hanya diukur dari sisi kehalalan produknya, namun juga proses pembuatan yang harus bersih dan sehat atau higienis," ungkapnya.

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/2021 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini memberikan pemihakan dengan menetapkan tarif Rp0 untuk UMKM dalam proses sertifikasi halal.

Secara umum, Sri Mulyani menyebutkan beberapa dukungan yang diberikan pemerintah untuk UMKM agar mampu naik kelas. Pemerintah memberikan bantuan modal dan subsidi bunga kredit bagi UMKM saat terjadinya pandemi covid-19 agar UMKM mampu bertahan sekaligus bangkit lebih kuat selepas pandemi.

Di samping itu, pemerintah juga meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi pondok pesantren dengan menciptakan integrasi dari keuangan syariah dan memasukkan dalam halal value chain untuk menopang perekonomian di sekitar pondok pesantren, antara lain melalui pendirian unit layanan keuangan syariah pesantren bagi masyarakat dan UMKM.

Beberapa kementerian/lembaga juga memberikan dukungan bagi UMKM dalam berbagai bentuk program seperti Kementerian BUMN melalui PaDi UMKM, Kementerian Perdagangan lewat program Bangga Buatan Indonesia, termasuk Bank Indonesia (BI) yang menginisiasi alat pembayaran digital QR Indonesia Standard (QRIS) untuk memberikan kemudahan bagi UMKM.

"Selain kementerian/lembaga ada juga pemerintah daerah yang memberikan pemihakan pada UMKM salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat dengan programnya yang bertajuk UMKM Juara. Ini menunjukkan bahwa seluruh level Pemerintahan dan juga bahkan Bank Indonesia memiliki perhatian yang khusus kepada UMKM," pungkasnya.


(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id