comscore

Kebijakan RIPH Diharap Jangan Jadi Kepanjangan Tangan Pencari Rente

Husen Miftahudin - 24 Mei 2022 14:32 WIB
Kebijakan RIPH Diharap Jangan Jadi Kepanjangan Tangan Pencari Rente
Ilustrasi produk impor hortikultura. Foto: dok MI/IMMANUEL ANTONIUS.
Jakarta: Wakil Direktur Pusat Kajian Politik UI menilai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) memunculkan friksi antaraturan dengan kebijakan karantina dan memungkinkan tidak terakomodasinya kepentingan pihak-pihak tertentu dari aturan baru soal importasi.

Dalam ranah terjadinya friksi antaraturan, ia melihat perlu identifikasi yang jelas mengenai bidang-bidang aturan. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan jika ada anatomi yang jelas mengenai fungsi-fungsi badan dalam kementerian itu sendiri.
"Jadi perdebatannya kan soal apakah apakah tepat memasukkan RIPH sebagai syarat pemeriksaan di karantina. Menurut saya harus dipetakan dan diidentifikasi dengan jelas ranah masing-masing, antara ranah karantina dan ranah RIPH. Kalau tidak nyambung, ya jangan dipaksakan," kata Hurriyah dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Mei 2022.

Hurriyah menekankan identifikasi penting sebagai awal pembentukan kebijakan publik yang memadai (proper) dalam perspektif politik kebijakan. Sebab, kebijakan publik adalah produk hukum yang merupakan manifestasi dari politik dalam perspektif alokasi dan distribusi kewenangan.

"Nah, alokasi dan distribusi kewenangan itu juga harus tertib agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan juga untuk menghindari over-authority dari sebuah badan atau lembaga pemerintah," aparnya.

Kewenangan yang tumpang tindih maupun over-authority selain bisa mengakibatkan kerumitan birokrasi juga akan memunculkan potensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Padahal, menurutnya, tujuan dari perubahan aturan importasi adalah menyederhanakan birokrasi dan mengurangi potensi korupsi.

"Semangat meniadakan kebijakan RIPH kan karena implementasinya selama ini memunculkan dua masalah tersebut (keruwetan birokrasi dan potensi korupsi). Makanya dibuat aturan baru untuk meniadakan RIPH sebagai syarat importasi," tukas dia.

Dengan demikian, Hurriyah menyarankan pentingnya mengkaji lagi apakah Permentan soal pengawasan RIPH yang telah disahkan memang diperlukan. Selain itu, Hurriyah juga menyarankan pentingnya membuka masukan publik dan semua stakeholders terkait dalam proses penyusunan Permentan guna memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip kebijakan publik yang baik, aspiratif, dan tepat sasaran.

Sedangkan hal kedua yang menarik adalah mengenai kemungkinan adanya potensi kepentingan yang tidak terakomodasi karena perubahan aturan importasi produk hortikultura tersebut. Dalam hemat Hurriyah, perubahan kebijakan pasti akan mengubah distribusi beban kerja dan keuntungan yang mungkin didapat masing-masing aktor.

Dalam hal RIPH, Hurriyah melihat tujuan awalnya adalah untuk menjaga mengatur pasokan impor agar produsen dalam negeri terlindungi dan bisa tetap berdaya di pasar domestik.

"Untuk itu, perlu dipikirkan bagaimana kepentingan lembaga dan kepentingan publik di bidang itu bisa tetap dijaga lewat instrumen lain selain RIPH. Di sisi lain, penting bagi Balitbang Pertanian untuk bekerja sama dengan BRIN dan lembaga riset lain untuk mengembangkan produk-produk domestik yang kuantitas dan kualitasnya bisa bersaing dengan produk impor," tegasnya.

Sedangkan mengenai kemungkinan adanya kepentingan aktor tertentu untuk mempertahankan RIPH, Dosen Ilmu Politik UI tersebut mengatakan menganggap wajar jika dalam pembentukan dan kebijakan ada aktor-aktor yang punya kepentingan. Tetapi ia juga mengarahkan agar kepentingan aktor tidak melanggar batas-batas hukum maupun prinsip-prinsip demokrasi.

"Karena itu, harus ada keterbukaan dan pengawalan publik terhadap proses pembentukan kebijakan, apapun itu, termasuk Permentan ini. Ini supaya kebijakan apapun tidak menjadi ajang bagi pencari rente," tutup Hurriyah.


(HUS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id