Legislator Minta Lockdown Diperkuat Tekan Penyebaran Korona

    Angga Bratadharma - 17 Maret 2020 15:55 WIB
    Legislator Minta <i>Lockdown</i> Diperkuat Tekan Penyebaran Korona
    Ilustrasi. FOTO: MI/ATET DWI PRAMADIA
    Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus diminta melakukan langkah isolasi atau lockdown untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran covid-19. Hal itu juga dengan harapan memberikan katalis positif terhadap roda perekonomian agar tidak melambat di waktu-waktu mendatang.

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mencontohkan beberapa negara yang mengambil kebijakan untuk lockdown beberapa daerahnya guna memperlambat laju penyebaran virus korona. Hal tersebut dilakukan Tiongkok yang langsung menerapkan kebijakan lockdown di Wuhan ketika angka positifnya masih di angka 400 orang.

    "Di sisi lain ada juga Italia yang baru lockdown setelah angka positif covid-19 sudah mencapai ribuan dan penyebaran virus makin susah dikendalikan. Mumpung angka kasus positif kita masih puluhan, lockdown harus segera dilakukan," kata Ahmad Sahroni, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 17 Maret 2020.

    Sahroni berpendapat peran media sangat penting dalam memuat isu-isu nasional yang dibahas di parlemen. Misalnya menyikapi penyebaran virus korona yang semakin mengkhawatirkan. Ia menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu untuk akses masuk dan keluar Indonesia dalam menyikapi penyebaran virus korona yang semakin mengkhawatirkan.

    Menurutnya, kebijakan tersebut bisa diterapkan dengan menetapkan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sebagai satu-satunya akses bagi orang yang ingin masuk atau keluar Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk bisa lebih tegas dalam menetapkan kebijakan penutupan penerbangan dari dan ke negara-negara yang memiliki angka infeksi korona yang tinggi.

    Dirinya menegaskan proses penjagaan di bandara harus semakin diperketat jika Indonesia masih menerima penerbangan yang datang dari luar negeri. Selain itu dibutuhkan pelibatan personel dari TNI dan Polri di bandara demi menghadirkan pemeriksaan dan pencegahan yang ekstra bagi para pengunjung yang hendak masuk ke Indonesia

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai Kementerian Keuangan dari risiko virus korona (covid-19).

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari mengatakan, kebijakan bekerja dari rumah diberlakukan dengan ketentuan khusus diatur masing-masing unit eselon I. "Dengan memperhatikan berbagai aspek seperti jenis pekerjaan, usia, domisili, dan alat transportasi yang digunakan," kata dia.
     
    Sebagai panduan, Sri Mulyani menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan. "Prinsipnya tugas dan pelayanan kepada masyarakat harus terus berlangsung namun dengan menghindari tatap muka," pungkas Puspa.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id