comscore

Menteri BUMN: Kasus Garuda Bukan sekadar Pesawat, Tetapi Juga Ekosistem

Antara - 26 Januari 2022 20:19 WIB
Menteri BUMN: Kasus Garuda Bukan sekadar Pesawat, Tetapi Juga Ekosistem
Maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Foto: MI/Sumaryanto
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan kasus Garuda Indonesia bukan cuma soal masalah pesawat, tetapi juga ekosistem.

"Jadi ini bukan sekadar pesawat, tapi ini ekosistem," ujar Erick Thohir saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dilansir Antara, Rabu, 26 Januari 2022.
Erick menuturkan dirinya terus mendorong kasus maskapai penerbangan pelat merah ini untuk dituntaskan, karena tidak mungkin membeli atau menyewa pesawat tanpa rencana bisnis atau tanpa ada hitungan rute penerbangan.

Karena tidak adanya perhitungan tersebut pada akhirnya Garuda membayar biaya sewa pesawat kepada pemberi sewa atau lessor pesawat termahal di dunia sampai dengan 28 persen dibandingkan dengan lessor pesawat maskapai-maskapai lainnya yang hanya delapan persen.

"Jadi ada sistem dan ada solusi supaya Garuda ke depan tidak lagi mengulangi kasus serupa, karena tidak ada tata kelola akhirnya juga kerugiannya berdampak kepada rakyat yakni tiket mahal. Hal ini dikarenakan terjadi monopoli tiket," lanjut dia.

Untuk mendorong transformasi di Garuda, Erick mengungkapkan dirinya telah menyerahkan bukti-bukti dari hasil audit investigasi BPKP kepada Kejaksaan Agung terkait pengadaan pesawat ATR 72-600 yang dilakukan emiten bursa berkode GIAA itu.

Proyek pengadaan pesawat ATR 72-600 melalui leasing merupakan pengembangan kasus lama yang terjadi pada zaman mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Pada 2013, maskapai pelat merah itu menggarap proyek pengadaan 35 unit pesawat ATR 72-600 untuk melayani penerbangan jarak dekat di berbagai daerah di Indonesia.

Kala itu, perseroan mendatangkan pesawat ATR 72-600 untuk melayani rute-rute penerbangan jarak tempuh kurang dari 900 mil laut, karena pesawat itu diklaim punya kapabilitas untuk menjangkau bandara-bandara kecil dengan landasan pacu kurang dari 1.600 meter.

Namun, seiring berjalannya waktu, perseroan mengembalikan pesawat tersebut kepada pihak lessor karena dianggap kurang cocok beroperasi di Indonesia.

Dalam laporannya kepada Kejaksaan Agung, Erick juga menyampaikan tentang rencana pemerintah yang ingin melakukan restrukturisasi untuk menyelamatkan Garuda Indonesia.
 

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id