Plus Minus RI Naik Kelas di Bank Dunia

    Suci Sedya Utami - 07 Juli 2020 18:29 WIB
    Plus Minus RI Naik Kelas di Bank Dunia
    Ilustrasi ekonomi Indonesia. Foto: MI/Galih Pradipta
    Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengharapkan kenaikan status ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia bisa memberikan optimisme pemulihan ekonomi Indonesia.

    Bank Dunia menempatkan Indonesia pada klasifikasi negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle-income countries) bersama dengan 55 negara lainnya dengan GNI per kapita Indonesia yang tercatat sebesar USD4.050. Angka tersebut naik dari rilis tahun sebelumnya yang mencatatkan Indonesia di angka USD3.850. Sebelumnya, Indonesia tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income countries).

    Pinkan mengatakan perubahan status ini juga diharapkan mampu mengembalikan dan menjaga tingkat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, maupun mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.  

    Hal ini, kata dia, sesuai dengan yang diharapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani agar data tersebut mampu meningkatkan kinerja investasi, mendorong perbaikan neraca transaksi berjalan, serta mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan.

    "Dengan berjalannya kembali ekonomi, diharapkan pemerintah dapat kembali menarik foreign direct investment (FDI), memulihkan sektor-sektor yang terdampak, memulihkan konsumsi masyarakat dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi," jelas Pingkan dalam keterangan resmi, Selasa, 7 Juli 2020.
     
    Namun, dia juga menggarisbawahi, bahwa pemerintah perlu mewaspadai beberapa hal terkait perubahan status tersebut. Pingkan menjelaskan, Bank Dunia menggunakan klasifikasi tersebut sebagai salah satu faktor rujukan apakah suatu negara memenuhi syarat dalam mengakses fasilitas yang dimiliki oleh Bank Dunia, salah satunya termasuk harga pinjaman atau loan pricing.

    Ia bilang setidaknya ada dua poin yang patut menjadi perhatian pemerintah. Dengan kenaikan status tersebut, Indonesia akan dianggap mampu membayar bunga pinjaman dengan rate yang lebih tinggi. Hal ini tentu akan memengaruhi biaya utang pemerintah. Selain itu, meningkatnya status ini dapat mendorong beberapa mitra dagang Indonesia untuk mencabut fasilitas perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP).

    "Tentu kita masih mengingat langkah yang ditempuh Amerika Serikat beberapa waktu lalu yang mengumumkan pencabutan GSP. Padahal fasilitas GSP tersebut memberikan keuntungan bagi penetrasi produk lokal komoditas pertanian, perikanan, hingga tekstil. Jika negara-negara lain mengikuti langkah yang sama tentu akan memberatkan upaya ekspor Indonesia ke depannya terutama di tengah perlambatan ekonomi global saat ini," pungkas Pingkan.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id