Pemerintah Diminta Tak Buat Regulasi yang Menekan Industri Hasil Tembakau

    Eko Nordiansyah - 26 Oktober 2020 22:03 WIB
    Pemerintah Diminta Tak Buat Regulasi yang Menekan Industri Hasil Tembakau
    Ilustrasi. Foto: Antara/Adeng Bustomi
    Jakarta: Pemerintah diminta untuk tidak membuat regulasi yang merugikan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT). Terlebih pemerintah berencana untuk menaikkan cukai rokok tahun depan sehingga dinilai akan mempengaruhi kelangsungan sektor IHT, yang selama ini telah memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa.

    “Jadi segala bentuk aturan yang merugikan IHT, termasuk di dalamnya para petani, harus segera dihentikan, bukan malah dicari celahnya seperti mengambil pajak atau penerapan cukai yang tinggi. Ini berkaitan erat dengan para petani yang ada di desa-desa,” kata Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid dalam keterangannya, Senin, 26 Oktober 2020.

    Ia menambahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sangat mengancam IHT. Pasalnya, aturan itu mengatur simplifikasi dan kenaikan cukai yang tinggi yang bisa berdampak pada serapan produk tembakau rendah dan mengancam eksistensi pabrik rokok.

    "Dampaknya akan sangat panjang, bahkan termasuk para pengecer dan yang lainnya. Masalah kesehatan nasional tidak hanya disebabkan rokok, ada banyak faktor yang memengaruhi seperti lingkungan, buruknya sanitasi, dan polusi udara dari kendaraan maupun pabrik," ungkapnya.

    Menurut dia, kebijakan cukai saat ini sudah cukup baik karena mampu mewadahi berbagai kelas pabrikan rokok dari yang besar, menengah, dan kecil. Ia melanjutkan, produsen kecil dan pabrikan kretek yang notabene warisan nusantara tak akan bertahan jika dihadapkan dengan produsen besar yang mencapai 500 pabrik rokok, dan 90-an persen masuk kategori menengah kecil.

    "Jika kebijakan ini tetap berlangsung, mayoritas pabrik rokok gulung tikar. Alhasil, jutaan masyarakat menjadi pengangguran baru. Ketimbang terus mengobok-obok IHT, Hasanuddin meminta pemerintah mereformasi fiskal di sektor lain. Jika alasannya menutup kekurangan APBN, pemerintah bisa menarik pajak yang lebih tinggi dari sektor lain," tegas dia.

    Sementara itu, anggota Komisi IV DPR-RI, Luluk Nur Hamidah menegaskan, pemerintah harus melindungi IHT dan para petani tembakau. Menurutnya, pemerintah harus berani tegas menolak aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang coba diterapkan secara ketat di Indonesia.

    "Dalam klausul FCTC, tembakau diindikasikan sebagai komoditas negatif karena mengakibatkan kecanduan (adiktif). Hal ini tidak adil karena keputusan ini dilakukan tanpa adanya riset dan pengembangan penelitian terlebih dahulu," jelas dia.

    Legislator PKB itu mengungkapkan, apabila rokok itu harus dilarang, bukan berarti tembakau sebagai komoditas perkebunan harus diberangus, karena komoditas tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku lain. Ia mencontohkan, ditengah pandemi ini, vaksin dari beberapa negara seperti Tiongkok dan Inggris ternyata kandungan terbesarnya berasal dari tembakau.

    Mengenai simplifikasi, Luluk menolak rencana Menteri Keuangan yang akan melakukan simplifikasi cukai di tahun depan tersebut. Menurutnya, kebijakan penyederhanaan tarif cukai juga hanya akan menguntungkan satu perusahaan rokok besar. Padahal pemerintah wajib melindungi semua industri rokok baik skala menengah, kecil, termasuk para petani tembakau.

    "Kebijakan penerapan simplifikasi dan kenaikan cukai rokok akan berdampak pada beberapa hal. Pertama, pabrikan kecil tidak akan mampu bertahan apabila berhadapan dengan pabrikan besar secara langsung atau head to head. Dampak serius lainnya adalah pabrikan kretek yang merupakan produk yang sangat besar dan khas dari Indonesia, warisan nusantara, yang tinggal satu-satunya, tidak akan mampu untuk bertahan," katanya.

    Apabila PMK 77/2020 ini jadi diterapkan, sambungnya, serapan bahan baku yang dihasilkan para petani tembakau berkurang hingga 30 persen. Di samping itu, harga jual tembakau dari petani juga akan turun. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan petani tembakau.

    "PMK 77/2020 ini akan menggerus dan bahkan membuat pabrikan rokok menengah kecil ini berguguran. Jutaan tenaga kerja atau buruh industri rokok khususnya dari kalangan wanita akan kehilangan mata pencaharian. Jadi hal ini nanti akan menciptakan cycle atau lingkaran penderitaan yang berlapis-lapis," ungkap Luluk.

    Ia menyebutkan, cukai rokok sebenarnya sudah dinaikkan sebesar 23 persen pada akhir 2019 dan diberlakukan pada 2020. Apabila tahun depan dinaikkan kembali, akan sangat memberatkan pelaku pabrikan menengah kecil serta petani tembakau lokal di saat semua pelaku ekonomi sedang berjuang menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi covid-19.

    "Kami dari Komisi IV DPR dan Fraksi PKB akan segera mengambil tindakan untuk melakukan langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk membatalkan PMK 77/2020 tersebut. Sekarang dengan PMK ini juga di tengah masa pandemi covid-19, saya rasa sangat tidak tepat kalau ini mau diterapkan. Seharusnya pemerintah justru memberikan perlindungan kepada industri rokok dan petani tembakau," pungkasnya.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id