UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Sektor Peternakan

    Suci Sedya Utami - 08 Oktober 2020 23:40 WIB
    UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Sektor Peternakan
    Ilustrasi. Foto: Dok. Kementan
    Jakarta: Pengesahan UU Cipta Kerja memungkinkan peningkatan investasi di sektor peternakan. Sebab, adanya sejumlah penghapusan kebijakan lama dan diberlakukannya kebijakan baru relatif lebih ramah terhadap masuknya investasi.

    Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan potensi peningkatan investasi di sektor peternakan ada karena perizinan berusaha dalam sektor peternakan, seperti ekspor benih dan bibit, produksi pakan, dan sebagainya kini dipermudah karena dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat. Saat ini, nilai investasi di sektor peternakan masih relatif kecil.

    Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) investasi asing di sektor pertanian hanya sebesar USD119,0 juta atau setara dengan 6,65 persen dari total Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2018.

    Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor peternakan pada tahun 2018 hanya Rp866,5 miliar atau hanya berkontribusi sebesar 2,52 persen dari total PMDN di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai Rp34,3 triliun pada 2018.

    "Melihat nilai investasi di sektor ini, tentu potensi di sektor ini masih cukup besar dan masih banyak daerah yang bisa dijajaki. Namun tentunya kita juga harus mengamati regulasi yang ada apakah sudah cukup ramah terhadap masuknya investasi," kata Felippa dalam keterangan resmi, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Sejumlah regulasi investasi yang baru di sektor ini diharapkan mampu mendatangkan investasi yang memungkinkan adanya modernisasi peternakan, efisiensi kegiatan produksi dan transfer pengetahuan. Pada akhirnya semua ini akan membawa manfaat untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

    UU Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan pada sektor pertanian, seperti penghapusan ketentuan perizinan impor benih hortikultura, mengizinkan impor benih oleh swasta setelah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, mengizinkan impor benih untuk memenuhi kebutuhan benih dan peternak, dan mengizinkan impor obat hewan.

    Walaupun pemenuhan kebutuhan hewan ternak dan produk hewan diperbolehkan dari impor, Felippa tetap meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kepentingan peternak. Relaksasi impor kebutuhan ternak, produk hewan, bibit dan benih akan membantu Indonesia dalam menjaga ketersediaan daging di pasar domestik.

    Data Kementerian Pertanian 2019 menunjukkan dari total kebutuhan nasional untuk daging sapi sebesar sekitar 688.271 ton pada tahun 2019, produksi dalam negeri hanya dapat berkontribusi sebesar 404.509 ton atau setara 58,7 persen.

    Mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk hingga 284,8 juta pada 2025 oleh UNFPA dan rata-rata konsumsi daging sebesar 2,2 kg per kapita (data OECD 2019), kebutuhan akan daging tentunya akan terus menerus naik. Persyaratan impor kebutuhan hewan ternak dan produk hewan yang lebih mudah akan membantu pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan ini. Saat ini, Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi daging paling rendah.

    "Ketersediaan obat hewan akan lebih terjaga karena pemenuhan kebutuhan obat hewan kini berasal dari produksi dalam negeri atau luar negeri. Minimnya ketersediaan obat hewan ternak masih menjadi permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan di berbagai daerah di Indonesia," jelas Felippa. 


    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id