UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Atasi Tantangan Ketenagakerjaan di Indonesia

    Husen Miftahudin - 28 November 2020 19:20 WIB
    UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Atasi Tantangan Ketenagakerjaan di Indonesia
    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah - - Foto: dok Kemenaker
    Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan sejumlah tantangan ketenagakerjaan masih menghantui pertumbuhan ekonomi nasional. Selain produktivitas dan kompetensi pekerja, beberapa tantangan ketenagakerjaan lainnya juga masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

    Salah satunya adalah tantangan iklim penciptaan lapangan kerja baru yang masih belum bersahabat. Ida bilang, ranking kemudahan berusaha Indonesia saat ini berada di peringkat 73. Bahkan dalam aspek mendirikan usaha, peringkat RI masih 140, jauh di bawah negara-negara pesaing.

    Proses transformasi ketenagakerjaan imbas pandemi juga menjadi tantangan selanjutnya. Proses yang membawa dunia bergerak dari old economy ke arah new economy ini justru membuat banyak jenis usaha dan jenis pekerjaan tidak berkembang, bahkan hilang.

    "Adanya transformasi ini juga menimbulkan beberapa isu baru seperti waktu kerja yang fleksibel dan bentuk hubungan baru antara pemberi kerja dan pekerja. Tentunya semua isu tersebut harus diakomodasi demi terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis, yang melindungi hak pekerja dan melindungi keberlangsungan usaha," ujar Ida dalam acara KompasTalks secara virtual di Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.

    Terkait hal ini, pemerintah akhirnya menelurkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebagai solusinya. Beleid anyar ini dinilai bisa mengatasi tantangan ketenagakerjaan, besarnya kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja, hingga perbaikan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan industri saat ini.


    Ia menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi untuk merespons dengan cepat perubahan ekonomi global.

    "Undang-undang ini dibutuhkan agar kita dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang mulai stagnan dengan memanfaatkan bonus demografi yang sedang kita miliki saat ini, sehingga kita dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah," harapnya.

    Lebih lanjut Ida mengungkapkan, UU Cipta Kerja diperlukan untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, UU Cipta Kerja juga menjadi regulasi yang bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan industri dengan tetap memberdayakan dan memberi perlindungan.

    "Perlindungan yang diberikan tersebut tidak hanya kepada pekerja, tetapi juga kepada orang-orang yang belum dan yang tidak memiliki pekerjaan, dan juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan," ucap Ida.

    UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi dengan menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMKM yang menjadi tempat bekerja bagi 97 persen pekerja di Indonesia.

    "Dengan adanya UU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan yang dalam penyusunannya sudah melibatkan publik, diharapkan akan ada perbaikan ekosistem ketenagakerjaan yang dapat berada di titik tengah, yaitu meningkatkan perlindungan pekerja dengan tetap memajukan investasi dan keberlangsungan usaha," tutup Ida.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id