Relaksasi PPnBM Tekan PHK di Sektor Otomotif

    Desi Angriani - 18 Februari 2021 19:20 WIB
    Relaksasi PPnBM Tekan PHK di Sektor Otomotif
    Ilustrasi pekerja di industri otomotif - - Foto: dok Nissan



    Jakarta: Kebijakan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dinilai bisa menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor otomotif. Pasalnya, relaksasi tersebut dapat meningkatkan penjualan atau serapan hasil industri kendaraan.

    Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Iswan Abdullah mengatakan kebijakan insentif keringanan pajak kendaraan ini menjadi langkah yang tepat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi.
     
    "Kebijakan ini akan memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi dan tentunya secara tidak langsung pemerintah sesungguhnya dengan kebijakan ini mencegah atau paling tidak mengurangI terjadinya PHK di sektor-sektor tersebut," kata Iswan kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 18 Februari 2021.




    Iswan menambahkan kebijakan tersebut akan sempurna bila pemerintah turut memberikan kepastian suku bunga kredit kepemilikan.

    "Kalau pemerintah juga membarengi PPnBM ini dengan kepastian suku bunga kepemilikan atas barang mewah itu rendah, tentu akan memberikan peningkatan penjualan," jelas Iswan.

    Sejalan dengan kebijakan pemerintah,  Bank Indonesia (BI) memutuskan pembebasan uang muka atau down payment (DP) kredit pembiayaan motor dan mobil. Kebijakan itu berlaku efektif sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

    Meski diberi pembebasan uang muka, lembaga pembiayaan kendaraan diminta untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

    "Melonggarkan ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi nol persen untuk semua jenis kendaraan bermotor yang baru," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil RDG Bulanan BI secara virtual, Kamis, 18 Februari 2021.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan untuk merelaksasi penyaluran kredit kendaraan bermotor dari perbankan guna melengkapi stimulus PPnBM.

    Regulator akan menyesuaikan rasio dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko ( ATMR) kredit dan pembiayaan kendaraan bermotor. ATMR adalah adalah komposisi pos pos neraca yang telah dikalikan dengan persentase bobot risiko dari masing-masing pos itu sendiri.
     
    ATMR juga digunakan sebagai indikator risiko penurunan nilai aset yang dimiliki bank. Jika rasio AMTR diturunkan, maka permodalan bank bisa lebih besar sehingga lebih leluasa untuk menyalurkan kredit.

    “Kami akan keluarkan relaksasi terkait dengan kendaraan bermotor karena pemerintah mengumumkan soal PPnBM,” ujar anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana  dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis, 18 Februari 2021.

    Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memberikan potongan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam segmen kurang atau setara 1.500 cc kategori sedan, dan 4x2 dengan besaran potongan yang diberikan bertahap mulai Maret hingga Desember 2021.
     
    Potongan itu sebesar 100 persen dari tarif normal pada tiga bulan pertama (Maret-Mei), kemudian 50 persen dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya (Juni-Agustus), dan 25 persen dari tarif normal pada tahap ketiga untuk empat bulan (September-Desember). Pemberian insentif yang berlangsung selama sembilan bulan itu akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id