PPN Sewa Toko untuk Pengusaha Mal Dinilai Kurang Tepat Sasaran

    Mercy Widjaja - 26 Juli 2021 18:24 WIB
    PPN Sewa Toko untuk Pengusaha Mal Dinilai Kurang Tepat Sasaran
    Ilustrasi petugas di mal. Foto: dok MI/Bary Fathahilah.



    Jakarta: Insentif pemerintah untuk pelaku usaha berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sewa toko di mal pada Juni sampai Agustus 2021 dinilai kurang tepat sasaran.

    Pelaku usaha ritel dan penyewa pusat belanja berharap insentif yang digelontorkan pemerintah bisa langsung membantu cash flow perusahaan, seperti keringanan biaya listrik, bantuan subsidi upah pekerja, hingga kemudahan mendapat kredit modal kerja tambahan.

     



    Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengungkapkan banyak tenant yang tutup dan tidak mampu membayar sewa sejak Juni 2021, sehingga tidak banyak pengusaha yang dapat menikmati insentif tersebut.

    Menurut Budi, pembebasan PPN akan lebih efektif membantu keuangan para pelaku usaha jika insentif pembebasan PPN berlaku mundur sejak Januari 2021.

    "Pembebasan PPN atas sewa toko akan mengurangi beban tenant sebesar 10 persen. Namun kondisinya saat ini tenant banyak yang belum bayar uang sewa karena belum ada pemasukan, sehingga jika insentif hanya diberikan tiga bulan maka tidak banyak yang bisa memanfaatkan. Saran saya, periode pembebasan PPN ditarik mundur, misalnya mulai Januari 2021 sehingga bisa lebih banyak membantu tenant mal," jelasnya.

    Dia mengakui, tenant mal lebih berharap bantuan terhadap keuangan perusahaan, yakni berupa pinjaman atau kredit lunak jangka panjang dari perbankan. Hal ini karena sudah satu sampai 1,5 tahun lebih pendapatan pengusaha tidak cukup membayar biaya operasional.

    Senada, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyayangkan belum ada dialog antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai aturan dan insentif selama PPKM darurat dan PPKM level 4.

    Menurut Roy, tidak hanya toko ritel dalam mal yang butuh insentif pemerintah, namun juga toko ritel yang berada di luar mal.

    Roy menjelaskan bahwa omzet toko ritel nonpangan selama PPKM level empat turun tajam 85 sampai 90 persen. Sementara toko ritel pangan juga mengalami penurunan 45 sampai 50 persen karena berkurangnya mobiltas masyarakat.

    Menurutnya dampak negatif PPKM darurat tidak hanya dirasakan toko ritel di dalam mal, namun juga di luar mal.

    "Pemerintah dapat membantu dengan insentif keringanan biaya listrik, bantuan subsidi upah pekerja, dan mempermudah proses restrukturisasi maupun proses kredit modal kerja tambahan bagi perusahaan," pungkasnya.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id