Pemerintah Tetap Beri Izin Ekspor Freeport

    Suci Sedya Utami - 22 Maret 2021 18:31 WIB
    Pemerintah Tetap Beri Izin Ekspor Freeport
    Ilustrasi tambang freeport. Foto: MI/Agus



    Jakarta: Progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) PT Freeport Indonesia tidak mencapai target. Namun demikian, pemerintah tetap memberikan izin perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu untuk ekspor konsentrat.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), dinyatakan bahwa izin ekspor diberikan apabila kemajuan fisik smelter telah memenuhi tingkat kemajuan.






    "Memang kalau berdasarkan aturannya, kita ada hak untuk enggak memberikan izin ekspor," kata Arifin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Maret 2021.

    Namun diakui Arifin, pihaknya tetap memberikan izin ekspor pada Freeport dengan mempertimbangkan penerimaan negara dan juga dampak sosial pada karyawan. Ia bilang izin ekspor diberikan dengan tetap mengenakan denda karena tidak memenuhi progres smelter.

    "Untuk itu kita berikan izin dengan tetap memberlakukan denda atas keterlambatan melakukan progres konstruksi," ujar dia.

    Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang ini mengatakan sampai akhir 2020, progres konstruksi smelter Freeport yang terletak di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik ini baru mencapai enam persen dari yang seharusnya 10 persen.

    Ia mengatakan hingga kini progres konstruksi masih berupa persiapan lahan (land preparation). Atas keterlambatan tersebut, pemerintah pun mengenakan denda sebesar 20 persen dari pendapatan perusahaan di tahun berjalan.

    Seharusnya, pembangunan smelter Freeport ditargetkan rampung pada akhir 2023. Namun, karena alasan pandemi yang membuat pekerjaan terhambat, Freeport sempat meminta untuk mengulur penyelesaian selama satu tahun dari target tersebut.

    "Penundaan ini belum kita setujui, karena kita lihat perkembangan covid-19 seperti apa," tutur dia.

    Lebih lanjut, Arifin menambahkan apabila hingga 2023 Freeport tidak juga menyelesaikan Freeport, maka izin usaha pertambangan khusus (IUPK)-nya tidak akan diperpanjang dan akan dicabut.

    Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi VII Fraksi Golkar Ridwan Hisyam menilai pemerintah dipermainkan oleh Freeport terkait janji pembangunan smelter. Ridwan mengatakan saat itu dirinya sempat bertemu dengan Presiden Direktur Freeport dan menanyakan mengenai investasi yang digelontorkan untuk smelter tersebut.

    "Saya ketemu sama Presdir Freeport, tanya ada enggak anggaran dari McMoran (untuk smelter), enggak ada. Jadi kita ditipu terus, smelter ini cuma akal-akalan. (Mereka) lebih pilih bayar denda daripada investasi besar-besaran. Apalagi dendanya 20 persen," tutur Ridwan.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id