Bayar THR Full, Pengusaha Tekstil Minta Keringanan Tagihan Listrik

    Antara - 13 April 2021 15:22 WIB
    Bayar THR <i>Full</i>, Pengusaha Tekstil Minta Keringanan Tagihan Listrik
    Ilustrasi industri tekstil dan produk tekstil - - Foto: dok Kemenperin



    Jakarta: Pengusaha tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta keringanan untuk pembayaran tagihan listrik. Hal ini seiring kewajiban untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh dan tepat waktu pada tahun ini.

    “THR tidak dapat dihindari. Anggota meminta agar tagihan PLN untuk tiga bulan diberi keringanan pembayaran 50 persen, dan 50 persen sisanya dapat dicicil sebanyak lima kali,” ujar Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja saat dihubungi Antara, Selasa, 13 April 2021.






    Jemmy mengungkapkan masih banyak perusahaan tekstil yang mengalami masalah arus kas karena terdampak pandemi. Jika ada kelonggaran dalam pembayaran tagihan listrik, anggarannya dapat digunakan untuk membayar THR.

    “Banyak yang masih terjadi masalah cash flow, jadi kalau ada kelonggaran PLN, dananya bisa dipakai untuk membayar THR terlebih dahulu,” jelas Jemmy.

    Diketahui, SE Menaker tersebut mengatur sejumlah ketentuan mengenai pembayaran THR 2021, di antaranya THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

    Kemudian pembayaran THR diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Lalu, THR juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

    Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar satu bulan upah.

    Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali satu bulan upah.

    Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

    Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

    Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal pada 2020 sebesar Rp5,9 triliun, meningkatkan dibandingkan 2019 dan 2018 yang masing-masing berjumlah Rp4 triliun dan Rp1,4 triliun. Sedangkan selama satu dekade kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp114,9 triliun.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id