comscore

Rencana Luhut Mengaudit Kebun Sawit Dipertanyakan

Medcom - 28 Mei 2022 17:00 WIB
Rencana Luhut Mengaudit Kebun Sawit Dipertanyakan
Ilustrasi pekerja mengangkut kelapa sawit yang dipanen. Foto: MI/Aries Munandar
Jakarta: Rencana Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit dinilai salah kaprah. Sebab, kebijakan itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.

“Ini kok jadi aneh, merembet kemana-mana. Seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya," kata Anggota Komisi 6 DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus.
Menurut Deddy, kalau Luhut mau tahu jumlah produksi CPO dan minyak goreng, cukup mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.

"Kalau audit lahan atau konsesi perusahaan sawit bukan tugas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Itu tugas Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR," katanya.

Menurut Deddy saat ini bukan waktu yang tepat untuk audit lahan sawit. Sebab tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 

“Nanti Pak Luhut malah sibuk ngurus lobby-lobby pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini,” kata Deddy.

Deddy meminta LBP fokus urus minyak goreng yang sampai hari ini pasokan dan harganya belum normal. "Sampai saat ini juga tidak ada jaminan masalah kelangkaan dan harga minyak tidak terulang di masa depan. Fokus dulu urus minyak goreng dan tidak melebar menjadi mengurus industri sawit," ujar Deddy.

Deddy mengaku sudah lama mengetahui tentang praktik kotor pengusaha sawit. Banyak yang menguasai lahan di luar HGU, menipu rakyat dengan sistem plasma yang memiskinkan petani, manipulasi pajak dan sebagainya. 

Tetapi kata Deddy, itu masalah lain yang mesti diselesaikan kementerian teknis. Menurutnya, tata niaga dan sistem distribusi migor dapat diatasi secara sistemik dan jangka panjang. 

“Kita harus terbiasa bekerja sesuai sistem, mekanisme dan regulasi. Tidak baik kalau selalu ad hoc dan bertindak seperti pemadam kebakaran. Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, regulasi, transparan dan tidak menimbulkan rumor miring,” kata Deddy.

“Jangan Nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-ngacak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Saya heran, Pak Luhut ini benar-benar bertindak seperti menteri super,” kata Deddy.

(FZN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id