comscore

Sertifikasi TKDN Gratis Capai 9.470

Husen Miftahudin - 19 Desember 2021 18:35 WIB
Sertifikasi TKDN Gratis Capai 9.470
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto : Kemenperin.
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hingga 10 Desember 2021 telah memberikan sebanyak 9.470 sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gratis. Jumlah fasilitasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 9.000 sertifikat secara gratis.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan fasilitasi sertifikat TKDN gratis tersebut diberikan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Adapun fasilitasi itu dilakukan Kemenperin melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

 



"Melalui APBN, pemerintah juga telah memberikan fasilitas sertifikasi TKDN sebanyak 371 produk pada 10 Desember 2021. Ini pun telah melampaui target dari 314 produk. Sehingga total sertifikat TKDN telah diberikan untuk 9.841 produk hingga 10 Desember 2021," ujar Agus dalam siaran persnya, Minggu, 19 Desember 2021.


Agus menuturkan sertifikasi TKDN telah memberikan dampak besar terhadap produktivitas dan daya saing industri. Di industri hulu migas misalnya, berkat sertifikasi TKDN, sektor IKM yang mendukung industri migas telah menghasilkan total nilai kontrak hingga lebih dari Rp11 triliun sepanjang 2020-2021.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo menyampaikan, jumlah produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN di atas 40 persen mencapai 10.061 produk, termasuk kategori barang wajib. Selain itu, produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN 25 persen sampai 40 persen telah mencapai 6.684 produk, yang memiliki potensi menjadi barang wajib jika dijumlahkan dengan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai 40 persen.

"Kemenperin terus melakukan pengawasan pada berbagai aspek untuk mewujudkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang tetap berjalan sesuai dengan aturannya, yaitu pada aspek instansi pengguna, pada produsen-produsen, serta pada proses verifikasi dan sertifikasi," paparnya.

Guna mendukung optimalisasi program P3DN, lanjut Dody, Kemenperin juga telah melaksanakan kerja sama integrasi data TKDN dengan beberapa kementerian dan lembaga. Misalnya, kerja sama integrasi data TKDN ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Pada tampilan produk di e-katalog LKPP, tidak hanya menampilkan nilai TKDN saja, namun juga nilai BMP. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengguna produk dalam negeri dalam melihat apakah suatu produk sudah termasuk kategori barang wajib atau bukan," terang Dody.


(SAW)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id