Ribuan Buruh Ancam Demo di Tengah Pandemi Covid-19

    Husen Miftahudin - 16 April 2020 21:00 WIB
    Ribuan Buruh Ancam Demo di Tengah Pandemi Covid-19
    Ilustrasi aksi demonstrasi buruh. Foto: dok MI/Ramdani.
    Jakarta: Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mendesak DPR untuk segera menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Bila tidak, gabungan tiga serikat buruh tersebut bakal melakukan aksi demonstrasi di DPR pada 30 April 2020.

    "Kami sudah membuat surat resmi kepada Presiden dan Ketua DPR untuk menggelar aksi besar-besaran secara nasional. Ratusan ribu massa buruh akan turun berdemonstrasi. Sasaranya ke gedung DPR dan Kemenko Perekonomian," ancam Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 16 April 2020.

    Andi Gani mengaku tengah melakukan komunikasi intensif dengan kepolisian terkait perizinan aksi. Karena, adanya larangan mengumpulkan banyak orang di saat wabah covid-19 turut menjadi pertimbangan.

    "Sebagai wadah gerakan, MPBI harus segera menyatakan sikap dan mengambil langkah tegas untuk memilih jalan aksi. Masih ada ruang waktu untuk berdialog tujuh hari sebelum tanggal 30 tidak ada respons," ketus dia.

    Namun, lanjut Andi Gani, buruh juga sudah menyiapkan diri jika aksi ini jadi digelar. Misalnya penyemprotan disinfektan sebelum dan setelah aksi, membawa hand sanitizer, serta aturan jaga jarak.

    Andi Gani menilai DPR sejauh ini tak berempati terhadap jutaan buruh yang hingga hari ini tetap bekerja di pabrik meski ada imbauan pembatasan interaksi sosial dan fisik. Selain itu, para buruh juga terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi covid-19.

    "Menjadi sangat aneh jika memaksakan kebijakan di saat situasi negara dalam keadaan darurat wabah korona. Ini kepentingan siapa sebenarnya?" tanya Andi Gani.

    Andi Gani meminta DPR untuk lebih fokus membantu pemerintah dalam penanganan covid-19, bukan malah membabi buta ingin segera menuntaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "Fokuslah pada penanganan pandemi korona dan potensi buruh yang kehilangan pekerjaan," jelasnya.

    Andi Gani juga meragukan penyajian data dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait buruh yang di-PHK maupun dirumahkan akibat dampak covid-19. Berdasarkan data resmi buruh, jumlah pekerja formal yang sudah resmi di-PHK resmi berkisar antara 250 ribu hingga 300 ribu buruh.

    "Dirumahkan itu artinya tidak masuk lagi di pabrik tapi masih menerima upah berjumlah 1,3 juta. Itu data yang dimiliki serikat pekerja. Berbeda jauh dengan data yang dimiliki pemerintah," ungkapnya.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai pemerintah dan DPR tidak peka dengan kesulitan rakyat. Apalagi ada banyak buruh yang kehilangan pekerjaannya karena krisis ekonomi akibat pandemi covid-19.

    Elly meminta pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja disetop. Karena, selama ini buruh telah menunda aksinya untuk menghormati kebijakan menjaga jarak untuk memutus mata rantai covid-19.

    "Buruh takut dengan korona. Tetapi buruh lebih takut dengan masa depannya yang tidak memiliki kepastian jika omnibus law disahkan," ketusnya.

    Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga siap melakukan aksi pada 30 April 2020. Menurutnya, ada dua hal yang lebih penting didiskusikan di DPR ketimbang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

    Pertama, DPR bersama pemerintah fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat untuk mengatasi penyebaran virus covid-19. Salah satunya dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh, sebagai langkah physical distancing. Sampai hari ini jutaan buruh masih bekerja di perusahaan, mereka terancam nyawanya.

    "Kedua, DPR sebaiknya fokus memberikan masukan terhadap pemerintah dengan melakukan fungsi pengawasan dan legislasi terhadap ancaman PHK terhadap puluhan hingga ratusan buruh," tutup Said Iqbal.

    (SAW)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id